Giant PHK 28 Karyawan, DPRD Babel Soroti Pengawasan Disnaker

Giant PHK 28 Karyawan, DPRD Babel Soroti Pengawasan Disnaker

Pangkalpinang

PANGKALPINANG, BBC - Manajemen perusahaan ritel Supermarket Giant di Bangka Tengah, Babel, melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 28 Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara sepihak.
 
Kejadian ini terungkap lantaran Karyawan Giant yang di PHK mengadu ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Selasa (31/7/18).
 
Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya didampingi anggota DPRD Babel dari Komisi IV, diantaranya Ketua HK Djunaidi, Wakil Ketua Tanwin, Anggota Marsidi Satar dan Rina Maulana Ali. 
 
Guna menengahi persoalan ini, DPRD Babel juga mengundang pihak manajemen Giant. Hadir juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Babel Ceppy Nugraha, Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Babel Darusman Aswan. Kesemuanya dihadirkan oleh DPRD Babel untuk diminta keterangan.
 
Hendra perwakilan karyawan Giant yang di-PHK mengungkapkan, bahwa 28 karyawan yang habis kontrak dan tidak lagi diperpanjang tersebut terhitung awal Juli 2018. Pihaknya sudah melakukan mediasi dengan Disnaker Provinsi tapi teman-teman ingin ada respon cepat langsung ke anggota dewan.
 
"PKWT pertama pada 1 Juli 2015 selama 1 tahun, PKWT berlanjut 1 Juli 2016, kemudian kontrak berlanjut lagi selama 1 tahun pada 1 Juli 2017 hingga 2018. Kemudian awal Juli ini dihabiskan kontrak kami, harapan kami jika dipekerjakan kembali ingin di angkat menjadi karyawan tetap," ujarnya Selasa, (31/7/18).
 
Sementara Ketua KSPSI Provinsi Babel, Darusman menyatakan pihaknya sudah melakukan upaya mediasi atau sudah ada upaya Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKST).
 
"Awalnya kami tidak berharap sampai ke DPRD, Giant ini sudah punya serikat pekerja, tidak harus terjadi jika serikat pekerja mereka berjalan sebagaimana mestinya," tuturnya.
 
Dia menambahkan penyelesaian masalah ini merujuk Undang-undang Ketenagakerjaan. Dalam UU tenaga kerja PHK ini tidak gampang, bukan pesangon dibayar sudah aman. Kalau bekerja jangan korbankan pekerja dan yang lebih ironis mereka yang diganti malah kemudian ada penggantinya.
 
Darusman juga menjelaskan menurut ketentuan Pasal 59 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
 
Yaitu, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
 
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV Tanwin permasalahan yang dialami karyawan PKWT Giant serupa dengan PKWT PT Timah, Tbk tempo hari.
 
"Jangan sampai perihal ini sampai ke Menteri Ketenagakerjaan. Jangan sampai ke pak Menteri Hanif tidak lama lagi akan kami sampaikan," tegas Tanwin sembari menanggapi rencana pesangon Rp500 ribu yang tidak manusiawi.
 
"Pesangon Rp500.000 itu sangat tidak manusiawi," cetusnya.
 
Di sisi lain Ketua Disnaker Provinsi Babel, Ceppy Nugraha menekankan, bila merunut ke aturan yang berlaku bahwa PKWT yang sudah menuntaskan masa 3 tahun otomatis berlanjut ke PKWTT atau menjadi karyawan tetap.
 
"Harusnya kalau sudah 3 tahun lanjut ke PKWTT," tukas Ceppy.
 
Merujuk ke Kemenaker RI
 
Menindaklanjuti persoalan ini, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menuturkan pihaknya akan membawa aspirasi karyawan Giant ke Kementerian Tenaga Kerja. DPRD melalui Komisi IV akan membawa hal ini ke kementerian tenaga kerja, kalau bisa langsung dengan pak Menteri Hanif.
 
Menurutnya, berkaca pada aturan UU yang berlaku langkah yang diambil manajemen Giant itu salah. Apa yang perusahaan lakukan sudah salah. Artinya, di satu sisi adalah mereka memecat adik-adik karyawan ini. Namun, mengganti pegawai baru dengan alasan pegawai lama tidak memiliki kemampuan untuk menjadi karyawan tetap.
 
"Jadi agar permasalahan serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari. Saya mengingatkan pengawas ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Sebab, masalah ini karena kurang pro aktif nya dalam pengawasan," kata Didit.
 
Secara terpisah, ketika akan dikonfirmasi pihak Manajemen Giant terkesan menghindari awak media. Begitu juga saat disambangi di Office Supermarket Giant, tidak satupun pihak manajemen yang berhasil ditemui. Kemudian saat dihubungi via telepon pihak Manajemen tidak berkomentar dan saling lempar dengan dalih bukan kewenangannya.(man)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top