Penggugat Masalah Pemalsuan Surat Tanah di Bangka Belitung Bakal Ajukan Banding

Penggugat Masalah Pemalsuan Surat Tanah di Bangka Belitung Bakal Ajukan Banding

Pangkalpinang

PANGKALPINANG, BBC - Kasus mafia tanah dengan modus pemalsuan surat terjadi di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang kini telah diputuskan di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang.

Perkara mafia tanah yang telah lama bergulir ini kembali disidangkan dengan agenda pembacaan putusan dengan majelis hakim tunggal Siti Hajar Siregar SH MH.

Pembacaan vonis dalam sidang yang digelar pada Kamis (16/8/18) sekitar pukul 18.30 WIB.

Dalam sidang putusan ini, hakim menolak berkas perkara lantaran masa telah kadaluarsa.

Pelapor Herliantony sekaligus korban pemalsuan surat tanah menceritakan

bahwa kasus ini terjadi lantaran surat tanah seluas 140 hektar dipalsukan dengan surat perhektar oleh salah satu oknum yang telah dilaporkan, yakni H. Lapok mantan Kades Air Anyir, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka.

"Saya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Babel dengan LP/B-559/X/2017/SPKT tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 18/SKHUAT/BTR/KD./IV/1993.-

atas pemalsuan surat tanah, namun SP3 dari pihak kejaksaan. Asal mulai SP3 ini terkait sengketa tanah dengan dua surat yang statusnya masih tumpang tindih," ujarnya kepada awak media di PN Pangkalpinang, Kamis (16/8/2018).

Dari peristiwa tersebut, Tony sapaan akrabnya kemudian memeriksa surat tanah dari pihak H. Lapok membeli tanah dari siapa. Orang itu mengakui membeli tanah seluas 1 dan 2 hektar, namun H. Lapok membuat surat tanah palsu dengan luas 5 hektar yang ditandatangani oleh Camat setempat.

"Tandatangan Camat itu dipalsukan dengan nama orang lain, sementara yang bersangkutan tidak mengakui bahwa tanah itu bukan miliknya. Maka dari itu, adanya bukti lengkap, saya melaporkan kasus ini ke Polda Babel atas pemalsuan surat tanah dengan Pasal 263," jelasnya.

Tony mengaku sebagai pihak yang dirugikan dalam kasus pemalsuan surat tanah palsu. Dari hasil penyelidikan, kepolisian memiliki dua alat bukti kuat, lalu memeriksa semua berkas dan lengkap, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan. Sampai di Kejaksaan berkas penyelidikan dikembalikan statusnya P19, dengan petunjuk jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Babel Hidajati kasus tidak bisa dilanjutkan lantaran kadaluarsa alias expired.

"Selang beberapa waktu Kepolisian mengirim kembali lagi berkas ke Kejaksaan, dan lagi dikembalikan Jaksa dengan status P19, petunjuknya masih sama yaitu kadaluarsa. Karena laporan saya tidak ditanggapi Kejaksaan dengan dasar kadaluarsa. Saya mencari keadilan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Pangkalpinang dengan tuntutan kadaluarsa," ia menuturkan.

Mendapat perlakuan tersebut Herliantony ingin mengetahui atas dasar apa dan sejak kapan massa kadaluarsa itu dihitung. Jaksa Hidajati mengatakan kadaluarsa dihitung sejak surat dinaikkan dari SKT, sedangkan pihak Kepolisian melihat kadaluarsa dihitung sejak diketahui adanya korban dan jumlah kerugian. Oleh karena ada perbedaan dalam penafsiran dari Kejaksaan dan Kepolisian.

"Saya sangat heran karena sebagai pelapor gugatan saya ditolak karena SP3, padahal saya menggugat SP3 ke Pengadilan. Isi gugatan saya adalah praperadilan terkait surat kadaluarsa yang dilakukan Jaksa Hidajati. Saya menilai dalam sidang putusan Hakim tunggal di Pengadilan Negeri Pangkalpinang tadi, itu statusnya masih ngambang tidak ada kepastian hukum," keluhnya.

Menurutnya, pelapor menerima gugatan surat kadaluarsa terhitung sejak adanya korban dan kerugian, namun di satu sisi masalah SP3 sebelumnya telah disetujui oleh Jaksa, jadi di sinilah simpang siur permasalahannya.

"Dalam masalah ini, saya korban belum puas terhadap hasil sidang putusan Hakim di Pengadilan dan akan mengajukan kasasi upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Sebab jika permasalahan ini sampai lepas, ini kasus mafia besar tanah sejarah pertama di Babel," akui Herliantony.

Sejatinya, disebutkan dia ada 140 hektar surat tanah itu palsu dan pelaku H. Lapok

sudah dua kali dipenjara kasus dan modus sama dan di dalam hukum itu statusnya residivis ini yang ketiga kalinya. Kasus mafia ini bukan kecil, sebab tanah seluas 140 hektar dibuat dengan surat palsu, nama orang lain tetapi tanda tangan yang dipalsukan.

"Saya harap kasus mafia tanah ini segera diselesaikan secara adil dan sesuai hukum UU di pengadilan, supaya jelas siapa yang salah dan benar. Ini mafia terbesar di Babel, pihak kepolisan sudah jelas dengan proses pemeriksaan dan penyelidikan, memiliki dua alat bukti yang cukup, justru ada 28 bukti surat tanah dipalsukan," tukasnya.

"Tetapi, di satu sisi Jaksa mengatakan bahwa laporan sudah kadaluarsa dikarenakan kasus sudah lewat 13 tahun lalu. Saya tidak menyerah, akan dibuktikan yang benar tetap benar, dan salah tetap salah. Kasus ini tetap akan kita ajukan ke kasasi MA," timpal Herliantony.

Sedangkan Kuasa Hukum Herliantony, Poltak Agustin Siregar mengungkapkan bahwa hasil sidang putusan Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada Kamis 16 Agustus 2018 dinilai tidak sesuai hasil yang diharapkan. Pihaknya sudah mengajukan praperadilan dan tadi dalam hasil putusan pengadilan permohonan Pelapor belum dikabulkan.

"Dalam pertimbangan putusan hakim tadi kami sebagai penasihat hukum melihat adanya ketidakcocokan oleh putusan majelis hakim. Karena kita sama-sama tau, alasan praperadilan itu ada tiga dan salah satunya diakui sendiri dalam pertimbangan kadaluarsa, hakim menilai SP3 sebagai alat bukti yang kurang," tukasnya.

Poltak menuturkan bakal mengajukan banding. Nantinya setelah diperiksa dan melalui beberapa tahap, berkas akan diserahkan ke Pengadilan Tinggi (PT). Nantinya Pengadilan Tinggi akan memeriksa lagi kelengkapan berkas.

"Nanti akan ada proses mengajukan banding, setelah itu berkasnya baru akan dikirim ke Pengadilan Tinggi, dalam waktu dekat kita akan ajukan upaya banding kepada hakim tunggal yang dibacakan tadi," pungkas Poltak didampingi kedua rekan pengacara lainnya.(man)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top