Kasus Pemalsuan Surat Tanah 140 Hektar, Penggugat Kembali Ajukan Materi Banding ke Pengadilan Negeri

Kasus Pemalsuan Surat Tanah 140 Hektar, Penggugat Kembali Ajukan Materi Banding ke Pengadilan Negeri

Pangkalpinang

PANGKALPINANG, BBC - Sebelumnya kasus dugaan pemalsuan surat tanah seluas 140 hektar dipalsukan oleh salah satu oknum mantan Kades Air Anyir Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berbuntut panjang dan memasuki babak baru.

Didampingi tiga kuasa hukum, penggugat Herilantony menyampaikan materi banding ke Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, pada Kamis 6 September 2018, untuk segera di tindaklanjuti ke Pengadilan Tinggi (PT) Babel, agar kasus tersebut kembali digulirkan ke persidangan.

Ketika menyampaikan materi permohonan banding gugatan diterima oleh Panitera PN Pangkalpinang, Ahyar Parmima SH, MM. Dalam kasus tersebut, Herliantony merasa belum puas dengan putusan perkara yang telah dibacakan oleh majelis hakim beberapa waktu lalu.

Maka dari itu, dirinya kembali mendatangi PN Pangkalpinang guna mengajukan permohonan banding atas ketidakpuasan itu.

"Mengingat sidang putusan beberapa waktu lalu mengenai Praperadilan saya ke tingkat Pengadilan Tinggi sudah disetujui, dan diterima memori banding saya di Pengadilan Negeri, yang mana dalam putusannya saya merasa belum puas sebab PN memutuskan permohonan saya ditolak dengan putusan tidak cukup bukti dan jaksa mengatakan kadaluarsa," ujarnya kepada awak media, Kamis (6/9/2018).

Jadi kata Herilantony dalam hal ini tidak sinkron, janggal dan tidak sesuai. Praperadilan kadaluarsa yang ditolak jaksa, namun putusan Pengadilan Negeri tidak cukup bukti, dirinya juga akan membuat laporan ke Pengadilan Tinggi Babel.

"Sudah saya kirimkan ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Badan Pengawasan Praperadilan Umum Mahkamah Agung, Kapolri, Kajati, Kapolda Babel dan Perwakilan Ombudsman. Saya ajukan praperadilan ke Pengadilan Tinggi dan saya yakin PT akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya," tukasnya.

Pria yang akrab disapa Tony tersebut menceritakan bahwa kasus ini terjadi lantaran surat tanah seluas 140 hektar dipalsukan dengan surat per hektar oleh salah satu oknum mantan Kades Air Anyir Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, yakni berinisial H. LK.

"Saya sudah melaporkan kasus ini ke Polda Babel dengan LP/B-559/X/2017/SPKT tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 18/SKHUAT/BTR/KD./IV/1993.- atas pemalsuan surat tanah, namun SP3 dari pihak kejaksaan. Asal mulai SP3 ini terkait sengketa tanah dengan dua surat yang statusnya masih tumpang tindih," ia menegaskan.

Atas peristiwa tersebut, Tony kemudian memeriksa surat tanah dari pihak mantan Kades H. LK membeli tanah dari siapa. Katanya, orang itu mengakui membeli tanah seluas 1 dan 2 hektar. Namun H. LK diduga telah membuat surat tanah palsu dengan luas 5 hektar yang ditandatangani oleh Camat setempat.

"Tandatangan Camat itu dipalsukan dengan nama orang lain, sementara yang bersangkutan tidak mengakui bahwa tanah itu bukan miliknya. Maka dari itu, adanya bukti lengkap, saya melaporkan kasus ini ke Polda Babel dengan Pasal 263," jelas korban pemalsuan surat tanah itu.

Dia mengakui kalau dirinya sebagai pihak dirugikan dalam kasus pemalsuan surat tanah palsu. Dari hasil penyelidikan, kepolisian memiliki dua alat bukti kuat, kemudian memeriksa semua berkas dan lengkap, lalu dilimpahkan ke Kejaksaan. Sampai di Kejaksaan, berkas penyelidikan dikembalikan statusnya P19 dengan petunjuk Jaksa kasus tidak bisa dilanjutkan lantaran kadaluarsa alias expired.

"Kepolisian mengirim kembali lagi berkas ke Kejaksaan dan lagi dikembalikan Jaksa dengan P19. Petunjuknya sama yakni kadaluarsa. Karena laporan saya tidak ditanggapi Kejaksaan dengan dasar kadaluarsa, maka itu saya mencari keadilan mengajukan gugatan Praperadilan ke PN Pangkalpinang dengan tuntutan kadaluarsa tersebut," lanjutnya.

Mendapat perlakuan ini, Tony ingin mengetahui atas dasar apa dan sejak kapan massa kadaluarsa itu dihitung, sementara Jaksa mengatakan kadaluarsa dihitung sejak surat dinaikkan dari SKT. Namun, pihak kepolisian melihat kadaluarsa dihitung sejak kasus ini dilaporkan. Oleh karenanya di sini ada perbedaan dalam penafsiran dari kejaksaan dan kepolisian.

"Saya justru heran sebagai pelapor, gugatan saya ditolak lantaran SP3 padahal saya menggugat SP3 ke Pengadilan. Isi gugatan saya adalah Praperadilan terkait surat kadaluarsa yang dilakukan Jaksa. Saya menilai dalam sidang putusan hakim tunggal di PN Pangkalpinang lalu itu statusnya masih ngambang tidak ada kepastian hukum," tuturnya.

Alhasil disampaikan Tony bahwa kasus mafia ini bukan kecil, sebab tanah seluas 140 hektar dibuat dengan surat palsu, nama orang lain tetapi tanda tangan yang dipalsukan. Berharap kasus mafia tanah ini segera diselesaikan secara adil dan sesuai hukum UU di pengadilan, supaya jelas siapa yang salah dan benar.

"Ini sejarah, kasus mafia terbesar di Babel, pihak kepolisan sudah jelas dengan proses pemeriksaan dan penyelidikan, memiliki dua alat bukti yang cukup, justru ada 28 bukti surat tanah dipalsukan. Kendati, di satu sisi Jaksa mengatakan bahwa laporan kadaluarsa lantaran kasus sudah lewat 13 tahun lalu," keluhnya.

Sementara Kuasa Hukum Herliantony, Poltak Agustin Siregar mengungkapkan bahwa memori banding yang diajukan oleh pihaknya telah diterima oleh pihak PN Pangkalpinang. "Kita bersyukur memori banding telah diterima dan mudah-mudahan berhasil dengan baik," imbuhnya.

Di samping itu Humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Iwan Gunawan, SH,MH membenarkan pihaknya telah menerima materi banding dari pihak penggugat. Iwan menambahkan pihaknya akan tetap menerima permohonan banding dari pihak pemohon dalam hal ini Herliantony.

"Kita akan tetap menerima permohonan banding ini dan sudah ada nomor bandingnya. Nanti kebijakan ada di pimpinan akan diteruskan apakah tidak diteruskan," tandas Iwan.(man)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top