KPU Babel Diminta Batalkan Pencalonan Samsul Bahri

KPU Babel Diminta Batalkan Pencalonan Samsul Bahri

Politik

PANGKALPINANG, BBC - Kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Bangka Selatan (Basel), Samsul Bahri turut menjadi perhatian Masyarakat Peduli Transparansi dan Demokrasi (MPTD) Bangka Belitung (Babel).

Kasus yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat tersebut diketahui sudah mendapat vonis dari majelis hakim yang dipimpin Benny didampingi oleh hakim anggota yakni Jonson Parancis dan Joni SH.

Dalam keterangan tertulis yang diterima BBC pada Rabu (15/5/2019), Ketua MPTD Babel Amsori menyampaikan bahwa hasil sidang pada Jum’at (10/5/2019) itu resmi menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda satu Rp1.000.000 serta membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 kepada politis Partai Gerindra tersebut.

Sebelumnya, dijelaskan Amsori, Samsuri Bahri yang mencalonkan diri kembali di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lewat Partai Gerindra diketahui tersandung kasus dugaan tindak pidana Pemilu 2019 penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas pada saat kampanye.

Oleh karena itu, Amsori menegaskan, terkait kasus ini pihaknya akan menyuratkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Babel terkait sikap MTPD Babel untuk menjaga integritas, transparansi, penegakan supremasi hukum kepatuhan sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pernyataan sikapnya, MTPD Babel meminta KPU Babel dan KPU Basel untuk segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam bentuk pembatalan Samsul Bahri sebagai calon terpilih anggota DPRD Basel 2019-2024 sesuai UU 7/2017 pasal 285.

"Kami juga meminta kepada KPU Babel dan KPU Basel untuk tidak melakukan negosiasi atau pun suap-menyuap atau pun memback up kasus ini karena telah menjadi milik publik dan terus diawasi," tukasnya.

Surat pernyataan sikap ini juga, kata Amsori, sudah disampaikannya ke KPU Babel tertanggal 14 Mei 2019. Hal ini dilakukannya pemantauan pihaknya dengan dinamika dan persoalan pemilu yang terjadi di Babel baik melalui media massa maupun di pengadilan bahwa ada pelanggaran Pemilu yang muncul ke permukaan dan telah melalui proses persidangan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Jadi sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku, pelanggaran UU 7/2017 Pasal 280 H dengan sanksi pasal 285 adalah pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon  tetap, serta pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sebagai calon terpilh," pungkasnya.(mia/bbc)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top