LSM Fakta Beltim Sebut tak ada Jalan Damai di Kasus Sijuk
Wakil Gubernur Babel yang diduga merupakan salah satu korban penganiayaan juga korban perusakan.(foto-ist)

LSM Fakta Beltim Sebut tak ada Jalan Damai di Kasus Sijuk

Nasional

PANGKALPINANG-BBC-Ketua LSM Fakta Beltim, Ade Kelana menyebutkan bahwa tidak ada jalan damai yang bisa diambil untuk kasus bentrok penertiban tambang illegal di Kecamatan Sijuk kabupaten Belitung beberapa bulan lalu. Ade merinci mulai dari kasus illegal mining, perambahan hutan, penganiayaan anggota Pol PP termasuk Wagub Babel, perusakan aset pemerintah serta serta perusakan peralatan tambang milik penambang oleh Pol PP merupakan fakta hokum yang menurut undang-undang wajib diproses.

Hal ini seperti disampaikannya dalam rilis tertulis yang disampaikannya kepada sekjen Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Babel, sekaligus menjawab pertanyaan para wartawan yang tergabung di Forwaka. Dalam rilis tertullis dalam pesan Wahatsap yang diterima Kamis (26/12) petang tersebut, pada intinya Ade menyebutkan bahwa semua perkara yang terjadi dalam insiden tersebut adalah fakta hukum yang tidak mungkin diselesaikan dengan solusi perdamaian.

“Harus ada pemilahan masalah atau kasus yang terjadi, pertama ilegal mining dan perambahan hutan lindung. kedua, kasus pengerusakan alat tambang yang terjadi di area ilegal oleh petugas, kasus penganiayaan oleh oknum penambang terhadap petugas pol PP dan termasuk Wagub Babel. Untuk kasus yang pertama tidak seharusnya dilakukan perdamaian karena pelaku berhadapannya dengan peraturan dan perundang-undanganan. Bukan dengan perangkat pelaksana (petugas) hukumnya. artinya secara aturan ada kerugian negara disitu, karena undang-undang Minerba dan Lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah tentang penggunaan kawasan hutan, kemudian daerah tersebut informasinya sudah ditetapkan sebagai salah satu kawasan Geopark Belitong, itu sebenarnya yang sudah dilanggar. Masa penyelesaiannya perdamaian,” tulis Ade Kelana.

“Kasus-kasus tersebut tidak dapat serta merta dapat diselesaikan di luar pengadilan dalam pengertian damai, tanpa ada kelanjutan hukum. Seharusnya hukum tetap berlanjut dan perdamaian yang dilakukan dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan keputusan hukuman nantinya,” timpal Ade.

Menutunya lagi, langkah perdamaian yang diambil para pihak dalam kasus Sijuk akan membuat preseden hukum yang tidak baik dikemudian hari. Ini akan memancing oknum-oknum untuk melakukan ilegal mining, dan jika terjadi kekerasan dapat diselesaikan dengan berdamai saja.

“Jadi seharusnya penegak hukum tidak bisa menghentikan kasus ini. Dengan tugas dan fungsinya penegak hukum seharusnya tetap menjalankan perintah undang-undang dengan penegakan hukumnya. Seandainya proses hukum tidak dilaksanakan, berarti penegak hukum tidak melaksanakan perintah undang-undang dengan baik.  Dikhawatirkan apabila ada pihak lain yang menuntut dan mem-praperadilankan pihak penegak hukum tentang permasalahan ini, sepertinya akan dapat mencoreng wajah penegakan hukum kita ke depan. Sudah seharusnya negara hadir dan wajib memproses perkara-perkara yang deliknya murni tanpa harus adanya laporan, bukan malah mengalah dengan melakukan perdamaian,” tutup Ade.(rel/lia)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top