Kasus Sijuk Senggol Sejumlah Pasal UU no 18 tahun 2013
Penurus Mada LMP Babel, saat beraudiensi dengan Wakil GUbernur Babel Abdul Fatah beberapa waktu lalu.(foto-ist)

Kasus Sijuk Senggol Sejumlah Pasal UU no 18 tahun 2013

Nasional

PANGKALPINANG-BBC - Ketua Markas Daerah (Mada) Laskar Merah Putih (LMP) Babel Ferry Irawan menyoroti sejumlah pasal yang duduga terlanggar dalam perkara bentrok penertiban tambang illegal di kawasan geosite Kecamatan Sijuk Belitung beberapa waktu lalu. Pernyataan Ferry tersebut disampaikan menyusul perkembangan proses hukum yang santer dibawa ke jalan perdamaian. Padahal menurutnya ada sejumlah pelanggaran berat yang terjadi dalam masalah ini. Oleh karena itu pihaknya berencana akan membawa permasalahan ini ke Gakkum KLH dan Ombudsman di Jakarta.

Demikian disampaikan Ferry kepada para wartawan yang tergabung di Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Babel, Kamis (26/12) malam di Pangkalpinang. Dalam kesempatan itu Ferry menyampaikan rilis terkait terjadinya dualisme kepengurusan LPM. Terkait masalah Sijuk, Ferry mensinyalir ada permainan para cukong. Untuk itu ia menghimbaui agar perkara tersebut diusut tuntas hingga kepada para cukong yang menjadi penampung timah illegal dari kawasan geosite yang telah ditambang secara illegal tersebut.

“Penegak hukum dalam seperti polisi selayaknya mengusung spirit pro justicia, karena jelas undang-undang telah mengamanatkan demikian. Dan itu menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Kita dari LMP menduga ada para cukong yang berlindung dibalik perkara ini. Oleh karenanya Polisi harus mengungkapkan sampai kepada mereka, para cukong timah bahkan mungkin smelter yang menampung timah tersebut. Karena tidak mungkin tidak ada yang tampung. Soal kepedulian terhadap lingkungan itu adalah kewajiban setiap warga, termasuk ormas seperti LMP, oleh karena itu kami berencana membawa dan melaporkan masalah ini ke Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan hidup. Itu sudah kami bicarakan dalam jajaran Mada LMP Babel pada Rabu (24/12) malam,” ujar Ferry.

Secara khusus, Ferry menyoroti sejumlah pasal dalam undang-undang nomor 18 tahun 2013. Menurutnya apa yang terjadi di kawasan Geosite Kecamatan Sijuk tersebut diduga telah melanggar pasal 17 ayat (1) UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dan menurutnya jelas ancaman pidana dalam undang-undang tersebut diatur pada pasal 18 ayat (1) dan (2) pada UU nonor 18 tahun 2013. Ferry juga menyinggung bahwa para pejabat daerah yang mengetahui adanya kegiatan tersebut dan melakukan pembiaran pun mempunyai konsekuensi pidana.

“Pasal 17 ayat (1) UU No 18 tahun 2013, bahwa siapapun baik itu perseorangan maupun korporasi, tidak boleh melakukan kegiatan penambang, membawa alat-alat pertambangan, termasuk mengangkut, menyimpan, menitipkan apalagi menjual hasil tambang yang didapat dari kawasan hutan lindung  atau hutan kawasan tanpa izin dari menteri. Tidak hanya itu, pembiaran oleh pejabat setempat yang berwenang atas pelanggaran yang dilakukan, sementara mereka mengetahui adanya perusakan hutan, jelas ikut diancam Pasal 27 UU No 18 tahun 2013. Jadi jelas seharusnya semua pihak terutama kepala daerah mendorong penegakan hukum atas pelanggaran undang-undang yang telah terjadi, bukan malah mengambil langkah damai,” bebernya.

“Dalam pasal 27 UU No 18 tahun 2013, bahwa setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. Dan jika itu tidak dilakukan, ada ketentuan pidana pada pasal 104 UU No 18 tahun 2013 yang berbunyi, setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 1 miliyar dan paling banyak Rp 7,5 miliyar. Jadi kami Mada LMP Babel mengingatkan agar segera usut perkara ini sampai kepada cukong-cukongnya,” jelasnya Ferry.(red/lia)

 

catatan

Pasal 17 Ayat (1)  UU No 18 tahun 2013:

Setiap orang dilarang:

  1. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
  2. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
  3. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
  4. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
  5. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

 

Pasal 27 UU No 18 tahun 2013;

Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya. 

 

Ketentuan Pidana

Pasal 89 ayat (1) UU No 18 tahun 2013;

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

  1. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau
  2. mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 

Pasal 89 ayat (2) UU No 18 tahun 2013;

Korporasi yang:

  1. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
  2. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

 

Pasal  90 ayat (1) UU No 13 tahun 2013; 

Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

 

Pasal  90 ayat (2) UU No 18 tahun 2013;

Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

 

Pasal  91 ayat (1) UU No 18 tahun 2013;

Orang perseorangan yang dengan sengaja:

  1. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau
  2. mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (e) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

 

Pasal 104 UU No 18 tahun 2013;

Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

 

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top