Ketua DPRD Bateng Konsultasi ke Sekda Terkait Usulan Pemberhentian Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati

Ketua DPRD Bateng Konsultasi ke Sekda Terkait Usulan Pemberhentian Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati

Politik

 

 
 

PANGKALPINANG BBC – Ketua DPRD Bangka Tengah, Mehoa SH MH menyempatkan konsultasi terkait usulan pemberhentian bupati dan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil bupati menjadi bupati ada Sekretariat Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung, Rabu (7/10/2020).

Dalam konsultasi tersebut, Mehoa diterima oleh Bapak Marhamzah S.Ha Kepala Bagian Otonomi daerah dan para kepala bidangnya di ruang kerja nya dg protokol kesehatan.

 

Sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* menyatakan bahwa Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinanan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur untuk Bupati dan/atau wakil Bupati untuk mendapatkan pemberhentian.

 

Kemudian UU No 10 Tahun 2016 pada Pasal 173 ayat (1)
Menyatakan dal hal Bupati berhenti karena:
a. Meninggal Dunia
b. Permintaan sendiri; atau
c. Diberhentikan
Maka wakil bupati menggantikan Bupati

 

Untuk Itu lah, Mehoa selaku Ketua DPRD memandang perlu berkonsultasi karena mengingat Bapak Bupati Ibnu Saleh meninggal dunia tanggal 4 Oktober 2020.

 

Terhitung 14 hari ke depan sesuai aturan Lembaga DPRD diberi tugas untuk itu.
Tadi dijelaskan oleh Pak Marhamsah bahwa Mereka Hanya Menunggu aja hasil tahapan paripurna DPRD Bangka tengah, dan diharapkan segera dilaksanakan sesuai tahapan dan wktu yg di amanatkan UU.

Melaksanakan rapat dengan protokol kesehatan. Terutama perlu di ingat bahwa Agenda besar eksekutif legislatif adalah melakukan pembahasan RAPBD Induk 2021 dan pengesahan nya paling lambat bulan November. JANGAN sampai Masyarakat tambah susah karena efek pandemic covid yg panjang

 

Karena DPRD Kabupaten Bangka Tengah jika tidak melaksanakan usulan samapi 10 hari sejak Bupati bwrhenti, maka kewenangan DPRD ini akan diambel alih oleh Gubernur karena bunyi

Pasal 173 ayat (5) menyatakan bahwa Dalam hal DPRD Kabupaten tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu 10 hari kerja terhitung sejak Bupati Berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati. (robi)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top