PT. Pulomas Diduga Lamban Merespon Teguran DLH Babel
Dua gunungan pasir yang harus diratakan oleh PT. Pulomas Sentosa.(foto-by)

PT. Pulomas Diduga Lamban Merespon Teguran DLH Babel

Nasional

PANGKALPINANG-BBC-Memasuki Minggu ke 2 atau tepatnya 14 hari sejak mendapatkan sanksi administratif paksaan dari Dinas Lingkungan Hidup (DDLH) Provinsi Bangka Belitung, PT. Pulomas Sentosa bergeming. Pemegang Ijin Kerja Keruk (IKK) dari Bupati Bangka, tersebut sedianya sudah harus melaporkan progres pertama pada 7 hari pertama pasca dilayangkannya sanksi administratif nyatanya tak merespon. Karena hasil berdasarkan pengakuan Kepala DLH Babel, Eko Kurniawan, pihaknya hingga Jumat (9/10/20) lalu masih belum menerima laporan progres apapun dari PT. Pulomas. Sementara penelusuran sejumlah wartawan tidak mendapati ada kegiatan sosialisasi dari PT. Pulomas terkait amanat yang wajib mereka lakukan dalam sanksi administratif.

Hebatnya, PT. Pulomas hingga Minggu (11/10/20) malam masih sibuk melakukan pengisian pasir kwarsa di tongkang. Bahkan dilakukan sejak Sabtu (10/10/20) kemarin. Padahal, Dalam satu satu diktum surat sanksi administratif paksaan dari Dinas Lingkungan Hidup, mewajibkan PT. Pulomas Sentosa untuk segera membersihkan dua gunung pasir yang berada di kiri dan kanan mulut muara Sungai Jelitik Sungailiat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bangka Belitung, Eko Kurniawan, ketika dikonfirmasi lewat sambungan telepon, membenarkan adanya sanksi administratif tersebut. Menurut Eko Kurniawan, SK bernomor 188.4/1097/DLH/2020 tersebut ditandatanganinya pada 28 September 2020 lalu, dan terhitung berlaku sejak itu.

“Benar pak, kita memberikan sanksi administratif paksaan kepada PT Pulomas Sentosa. Salah satunya adalah kami minta pasir yang ada di kiri kanan itu harus dibersihkan atauu diangkat dalam waktu tiga bulan. Makanya kita kasih teguran (sanksi administratif) itu. Kita ingin melihat keseriusannya. Karena yang kami tau dari pihak itu sudah mereka lakukan sejak tahun 2012. Kita akan terus melakukan verifikasi apakah pihak PT, Pulomas melakukan apa yang dituangkan dalam sanksi administratif tersebut," tegas Eko Kurniawan kepada wartawan Jumat (9/10/20).

Eko menambahkan bahwa seharusnya pihak PT. Pulomas seharusnya memuat pasir yang disedot dari kegiatan normalisasi atau pengerukan tersebut ke dalam Tongkang, dan bukan di kiri kanan muara. Ditambahkannya PT. Pulomas juga dapat menaruh pasir hasil pengerukan kolam pelabuhan tersebut ke dumping area milik PT. Pulomas Sentosa, yang letaknya agak jauh ke daratan. Menurut Eko lagi, dahulu kegiatan pengerukan yang dilakukan oleh Pulomas merupakan kewenangan kabupaten. Namun kemudian kewenangan tersebut ditarik ke provinsi. Sehingga saat ini kegiatan Pulomas terkait masalah pengelolaan lingkungannya menjadi di bawah pengawasan DLH Babel.

"Damping area Pulomas itu sebenarnya ada di darat bagian dalam, Namun jika melihat ditumpuknya pasir di kir kanan muara Sungai Jelitik oleh PT. Pulomas itu, artinya penempatan pasir kerukan dari kolam pelabuhan itu tidak dilakukan. Dan seharusnya yang di kiri kanan bibir muara itu langsung ke tongkang, bukan ke darat. Jadi itu kesalahannya. makanya kita minta itu dibersihkan, dan kita beri waktu 3 bulan. seperti yang kita tuangkan dalam sanksi administratif paksaan yang ditujukan ke Pulomas tersebut," timpal Eko Kurniawan.

Pantauan wartawan di lapangan, hingga Minggu (11/10/20) malam, pihak Pulomas masih sibuk mengisi pasir ke dalam tongkang. Pihak DLH Babel sendiri seperti diakui oleh Kadis LH, Eko Kurniawan, belum merima laporan apapun sejak pihaknya melayangkan sanksi administratif paksaan tersebut. Sementara itu, pihak PT. Pulomas melalui head branch Bangka, Ya to alis Acun saat dikonfirmasi malah merespon keras atas pemberitaan-pemberitaan terkait PT. Pulomas. 

"Baik kalau begitu, legal company kami akan mengambil langkah hukum yang dianggap perlu," tulis Acun dalam pesan Whatsapp nya.(red)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top