Terbitkan SIKK PT. Pulomas, Fraksi Gerindra Siap Ambil langkah Hak Angket untuk Mulkan
Taufiq Koriyanto. (foto-ist)

Terbitkan SIKK PT. Pulomas, Fraksi Gerindra Siap Ambil langkah Hak Angket untuk Mulkan

Nasional

SUNGAILIAT-BBC-Menyikapi polemik terhadap Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) nomor : 188.45/1200/V/2020 yang diterbitkan oleh Saudara Bupati Bangka kepada PT. Pulomas Sentosa. M.Taufik Koriyanto selaku ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka mengingatkan kepada Mulkan selaku Bupati Bangka untuk segera mencabut SIKK tersebut. Pasanya menurut Taufiq Bupati Bangka tidak memiliki hak atau kewenangan menerbitkan SIKK kepada PT. Pulumas Sentosa. Tak tanggung-tanggung, menurut Taufiq bukan tak mungkin Fraksi Gerindra ambil langkah Hak Angket untuk menyikapi langkah Mulkan yang dianggap bablas tersebut.

Hal ini didasarkan pada Permenhub No. 125 tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, maka yang berwenang menerbitkan SIKK dalam wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional adalah Gubernur, sedangkan Bupati kewenangan nya pada wilayah perairan laut pengumpan lokal.

“Pelabuhan TPI Sungailiat merupakan pelabuhan pengumpan regional bukan pengumpan lokal. Maka Gubernur lah yang memiliki hak ataupun kewenangan menerbitkan SIKK,” kata M Taufik dalam releasenya.

Menurut M Taufik, tindakan Saudara Bupati Bangka yang telah menerbitkan SIKK kepada PT. Pulomas Sentosa telah menimbulkan implikasi hukum yang berpotensi pada penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah. Oleh karena itu ia mengingatkan tindakan Mulkan selaku Bupati Bangka dapat dikualifikasikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum karena telah menyalahi kewenangan yang bukan ranahnya.

“Kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bangka dalam waktu dekat akan menyurati pak Bupati Bangka, yang intinya tegas meminta kepada Saudara Bupati Bangka segera mencabut SIKK tersebut, dan apabila Saudara Bupati Bangka tidak mencabut SIKK tersebut, maka kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kab. Bangka akan mengusulkan pembentukan Pansus Hak Angket terhadap Bupati Bangka di Banmus, agar dapat diusulkan dalam Paripurna mendatang. Karena tindakan saudara Bupati Bangka yang telah menerbitkan SIKK bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan berbagai masalah yang melilit PT. Pulomas Sentosa mulai terkuak satu persatu. Setelah sebelumnya Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK) yang dikeluarkan oleh Bupati Bangka, Mulkan, diduga menabrak Permenhub RI No 125 tahun 2018, kini masalah baru pun mulai terkuak. PT. Pulomas diduga telah menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) abal-abal. Pasalnya dari informasi yang didapat wartawan di lapangan, SKAB Nomor 122/SKAB/PMS/IX/2020 tanggal 19 September 2020 yang menjadi dokumen Pasir sebanyak 4.635 ton dalam Tongkang Buana Ocean 24 yang digandeng Tugboat Buana Supreme dan SKAB 123/SKAB/PMS/IX/2020 tanggal 21 September 2020 sebagai dokumen asal pasir 4.728 ton muatan Tongkang Buana Ocean 05 gandengan Tugboat Buana Power, diambil dari luar wilayah ijin konsesi PT, Pulomas.(red)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top