LSM, OKP dan Ormas pendukung KIP Fiktif?

LSM, OKP dan Ormas pendukung KIP Fiktif?

beritababel

 
 
 
 
PANGKALPINANG BBC - Munculnya dukungan 22 organisasi yang mendukung beroperasinya Kapal Isap Produksi (KIP) mitra PT. Timah di perairan Martas Sungailiat menuai protes. Usai pernyataan para nelayan Matras yang mempertanyakan organisasi organisasi tersebut, MPC Pemuda Pancasila (PP) Bangka pun ikut bereaksi. Melalui gelaran konferensi Pers, Ketua MPC PP Bangka Sarmili menyatakan tidak ikut dalam aksi dukung KIP tersebut. Tak tanggung-tanggung MPC PP Bangka akan menyeret masalah ini ke perkara hukum soal dugaan pencatatan nama PP dalam statemen dukung KIP tersebut.
 
Di depan sejumlah wartawan, Sarmili menyatakan bahwa MPC PP mendukung kebijakan Bupati Bangka dan aspirasi masyarakat nelayan. Menurut Sarmili lagi, pihaknya merasa kaget mendapati adanya dukung mendukung kegiatan KIP yang mengatasnamakan organisasi LSM, OKP dan Ormas tersebut. 
 
"Kami MPC Pemuda Pancasila menyatakan tidak terlibat dalam dukungan terhadap operasi KIP di perairan Matras. Ini untuk disampaikan kepada masyarakat, bahwa MPC Pemuda Pancasila Bangka tidak ada dalam dukungan tersebut. Dan kami berencana akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum, jika ternyata MPC PP Bangka disebut ada sebagai pendukung," Tegas Sarmili dalam jumpa pers di Kong Dji Sungailiat Senin (25/10/20)pagi.
 
Dalam kesempatan yang sama, LSM Laskar Pesisir ikut menyampaikan statement bahwa pihaknya tidak pernah menyatakan dukungan. Melalui Suhardan selaku penasehat LSM Laskar Pesisir mengatakan, bahwa pihaknya bingung jika ada klaim yang mengatakan 22 LSM, OKP dan Ormas yang mendukung operasi KIP di Matras. Menurutnya ini perlu diluruskan bahwa pihaknya tidak tahu menahu soal adanya penggalangan dukungan. LSM Laskar Pesisir pun akan mencari tahu terkait dokumen surat dukungan tersebut.
 
"Sikap kami dari LSM Laskar Pesisir, tidak mendukung dan tidak juga menolak. Yang pasti kami tidak ada ikut dalam MoU dukungan terhadap operasi KIP tersebut. LSM Laskar Pesisir menilai secara proporsional bahwa KIP itu sah-sah saja karena itu IUP yang sah. Kami hanya berharap tidak ada kegiatan itu dikawasan pariwisata," jelas Suhardan. 
 
Sementara itu, baik MPC PP Bangka maupun LSM Laskar Pesisir mengaku belum mengetahui kebenaran dan keberadaan dokumen MoU dukungan tersebut. Sebelumnya sejumlah warga nelayan Matras menggelar aksi di tepi Pantai Matras mempertanyakan keberadaan dan kapasitas LSM, OKP dan Ormas yang mendukung KIP tersebut. Pasalnya menurut para nelayan ini, mereka merupakan pihak yang secara langsung terdampak karena beraktifitas di wilayah yang akan digarap oleh KIP tersebut. Oleh karena itu, pihak nya mengingatkan supaya tidak ada yang mengambil keputusan sepihak dan mengatasnamakan warga nelayan dalam organisasi yang mendukung KIP. Karena mereka sejak awal telah menyatakan menolak.
 
Hingga berita ini diturunkan belum ada pihak yang bertanggung jawab soal dukungan tersebut, beberapa nama sempat disebutkan sebagai koordinator pengumpulan dukungan tersebut, namun belum bisa dipastikan dengan jelas.(red)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top