Pertanyakan Tindak Lanjutnya, Sejumlah Perwakilan Masyarakat Desa Dukong Datangi Gedung DPRD Kabupaten Belitung

Pertanyakan Tindak Lanjutnya, Sejumlah Perwakilan Masyarakat Desa Dukong Datangi Gedung DPRD Kabupaten Belitung

beritababel

 

Tanjungpandan BBC- Sejumlah perwakilan masyarakat Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Belitung. Rabu (11/11).

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan tindak lanjut dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung perihal surat tembusan pada (15/10) lalu yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Belitung mengenai informasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan tindakan KKN atas terbitnya SKT diatas lahan eks. PT KIA seluas 1,3 ha atas nama Andry dan akte pelepasan hak pada tanggal 29 Juni 2018.

" Kami mewakili masyarakat Desa Dukong minta kepada DPRD Kabupaten Belitung supaya ditindaklanjuti dengan segera," Kata Dodi salah satu perwakilan masyarakat Desa Dukong.

Menurut Dodi Pertemuan hari ini dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Belitung Syamsir dan anggota dewan lainnya sangat memuaskan dan ia menilai sudah ada titik terang.

"Sudah ada tindak lanjutnya di tanggal 23 November mendatang, yang akan di laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kabupaten Belitung," Ujarnya.

"Kami berharap kedepan supaya apapun yang disampaikan masyarakat tanggaplah, sigaplah
terhadap keluhan- keluhan masyarakat.
Sebab kami masyarakat diakhir- akhirnya tetap ke DPRD, sebab di situlah tempat kami menyampaikan pendapat, isi hati masyarakat," Tambah Dodi.

Senada dengan Dodi, Ziirman salah satu perwakilan masyarakat desa Dukong mengucapkan terima kasih karena kedatangan mereka langsung direspon oleh ketua komisi 1 dan anggota dewan lainnya sehingga dapatlah jadwal untuk RDP pada 23 November 2020 mendatang.

"Pada intinya kami ingin lahan masyarakat harus kembali ke masyarakat," Tegas Ziirman.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Belitung, Syamsir mengatakan akan menindaklanjuti dan memfasilitasi mengenai permasalahan tersebut.

" Kita di komisi 1 semua surat yang masuk kita fasilitasi. Dan hari ini karena kita jadwal rapat Paripurna, kita fasilitasi dulu rapatnya per tanggal 23 November 2020 mendatang Pukul 14.00 WIB. Semua siapa yang berwenang akan kita panggil supaya persoalan ini selesai," Pungkas Syamsir.

Ada Tiga (3) poin isi didalam surat tembusan tersebut yaitu

1. Hasil Rapat mediasa DPD tanggal 9 Oktober 2020 mediasi ke Tiga (3) penyelesaian masalah eks PT. KIA di RT. 003 seluas 1,3 ha dengan hasil mediasi bahwa warga sepakat mencabut SKT atas nama Andry dengan surat keterangan nomor: 956/SKT/HK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, hal ini tidak di tindaklanjuti/ tidak diindahkan oleh Zainal. SIP selaku Kepala Desa Dukong yang nyata- nyata adalah kewenangan dan tugas Kepala Desa untuk menyelesaikan dan mencabut SKT tersebut.

2. Hal tersebut diatas merupakan bukti bahwa Zainal. SIP selaku kepala Desa Dukong tidak berpihak kepada masyarakat yang menyebabkan kisruh dan keresahan antar warga Desa Dukong.

3. Untuk itu kami lampirkan hasil berita acara BPD dan tanda tangan warga Desa Dukong sebagai bukti ketidak puasan atas kepemimpinan Zainal. SIP sebagai Kepala Desa Dukong. (Hen)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top