KSOP Pangkalbalam Bantah Info Dokumen 6 KIP Kadaluarsa, Kasi Operasi KPLP Tanjung Priok Bikin Hoax?

KSOP Pangkalbalam Bantah Info Dokumen 6 KIP Kadaluarsa, Kasi Operasi KPLP Tanjung Priok Bikin Hoax?

Nasional

PANGKALPINANG-BBC-Pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkalbalam, membantah keterangan pers Kepala Seksi Operasi Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Capt. Alamin Husin SE. MH. M.Mar soal hasil operasi KN Alugara-P.114 yang mengamankan 6 unit KIP dengan dokumen kadaluarsa. Dalam keterangan yang diberikan oleh Staf Kasubsi Keselamatan Berlayar, Perniagaan dan Patroli, Agus Herwanto. Amd mengatakan bahwa seluruh dokumen terkait 6 KIP yang diamankan oleh Kapten KN Alugara-P.114 tersebut tidak ada yang kadaluarsa. Bahkan menurut Agus pihaknya memegang seluruh dokumen asli KIP tersebut.

Mengacu dari keterangan yang diberikan Agus Herwanto, diduga Kepala Seksi Operasi Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Capt. Alamin Husin SE. MH. M.Mar telah memberikan informasi hoax. Pasalnya dalam keterangan persnya yang dirilis oleh menaratoday.com dalam link berita https://www.menaratoday.com/2020/10/kapal-isap-pertambangan-ditangkap-kplp.html?m=1 dan journalarta.com dalam link berita https://journalarta.com/news/daerah/2020/11/18/kapal-isap-pertambangan-ditangkap-penjaga-laut-dan-pantai/ serta beberapa media online lainnya pada pertengahan November ini, menjelaskan keterangan cari capt. Alamin bahwa KN. Alugara-P.114 yang dinahkodai oleh Capt. Ni Putu Cahyani Negara. SE, M. Mar telah mengamankan 6 unit KIP di kawasan Bangka Utara tepatnya laut Penganak Bangka. Dalam operasi tersebut didapati secara umum dokumen 6 unit KIP tersebut sudah kadaluarsa.

Kepada sejumlah wartawan di kantor KSOP Pangkalbalam Rabu (18/11/20) siang, Agus Herwanto mengaku tidak tahu apa persoalan dari 6 KIP tersebut. Namun Agus membantah jika dikatakan dokumen KIP yang diamankan tersebut banyak yang sudah kadaluarsa. Namun Agus menjelaskan bahwa seharusnya pihak patroli menyurati pihak kesyahbandaran setempat untuk memeriksa kelengkapan surat atau dokumen kapal.

“Surat laut, sertifikat keselamatannya hidup semua dan lengkap. Tapi kemarin itu informasinya mau dipinjam oleh agen. Yang kita pegang asli semua tapi di Belinyu, tapi sekarang sudah dipindahkan ke Mentok. Terkait perkaranya saya dengar kemaren penyidik PLP sudah turun. Saya pikir tidak mungkin tidak selesai, pasti ada keputusannya, apakah SP3 dilepas atau apa pasti ada. Tapi kami kan dak mungkin korek-korek ke pusat, karena itu wewenang mereka,” ujar Agus.

“Sebenarnya kalau kapal seperti itu, dokumen itu tidak perlu di atas kapal. Itu kan sebenarnya yang narok itu pemilik kapal. Kalau sebenarnya sesuai aturan, hanya ada SPOGK di atas kapal. Kalau yang memeriksa di kapal patrol, mau dari mana saja kapal patroli itu, mau memeriksa dokumen, mereka harus mengajukan ke syahbandaran setempat. Bersurat ke Syahbandar. Pak kami mau lihat kapal dokumen kapal ini. Itu sebenarnya. Tapi pemilik kapal, biar tidak ribet ditaroklah fotocopy. Pada saat dia lupa narok fotocopy, orang memeriksanya mati akhirnya,” timpal Agus Herwanto.

Terkait masih beroperasinya KIP yang sempat diamankan tersebut, Agus mengatakan bahwa yang diamankan adalah surat-suratnya. Sehingga kapalnya masih boleh beroperasi. Menurut Agus, menurut aturan, harus dipilah, yang diamankan dokumennya atau kapalnya. Agus bahkan lagi-lagi menegaskan bahwa pihaknya mengeluarkan Surat Persetujuan Olah gerak Kapal (SPOGK) kepada 6 KIP tersebut dasarnya adalah dokumen kapal yang masih hidup. Jika didapati dokumen yang mati atau kadaluarsa maka pihaknya tidak akan mengeluarkan SPOGK.

“Kalau untuk (menerbitkan) SPOGK, dokumen asli atu ada pada syahbandar. Karena pada saat orang mengajukan SPOGK, syahbandar bongkar dulu dokumen (kapal) tersebut. Terkait kapal yang diamankan apakah boleh beroperasi, itu yang diamankan diamankan dokumennya apa kapalnya. Diduga dokumen mati, Dokumennya diamankan. Diambil dokumennya. Kalau cuma dokumennya yang ditahan, kapalnya kan tetap disitu,” jelas Agus.

Sebelumnya diberitakan, Sejumlah kapal diduga melakukan pelanggaran di perairan Penganak, Bangka Utara, Babel. 6 kapal Isap Produksi (KIP) dengan inisial   OCT I, KIP PAR 999, KIP NIY  T, KIP NIY T 3, KIP CIN, KIP INT I tersebut diamankan oleh Kapal patroli dari PLP Kelas I Tanjung Priok, KN Alugara – P.114.

Berdasarkan siaran Persnya, kamis 15/10/20, Kepala Seksi Operasi Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Capt. Alamin Husin SE. MH. M.Mar , Kapal patrol I PLP melarang 6 KIP kapal tersebut untuk beroperasi dan harus tetap berada di perairan saat dilakukan pemeriksaan.  Lantaran ditemukan memiliki dokumen-dokumen yang sudah kadaluarsa.

Masih berdasarkan keterangan pers Capt. Alamin Husin, berkas pemeriksaan 6 unit KIP itu dilimpahkan (add hoc) ke (KSOP) Kelas IV Muntok guna diproses lebih lanjut.

“Ternyata dari pemeriksaan terdapat pelanggaran keselamatan dan kemananan pelayaran serta dokumen lainnya yang dilanggar oleh 6 unit kapal isap pertambangan itu,” ungkap Capt. Alamin Husin, seperti dikutip dari menaratoday.com.

Dari pelanggaran yang dilakukan ke-enam kapal itu secara umum dokumen kapal sudah kadaluarsa, di antaranya Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang, Sertifikat Nasional Pencemaran Dari Kapal, Sertifikat Keselamatan Kapal  Perlengkapan Kapal Barang, Pengawakan Tidak Sesuai dengan ketentuan Safe  Manning,  surat Rencana Pola Trayek (RPT), Sertifikat Nasional Garis Muat  Kapal Sementara,  Surat Ukur tidak ada, bahkan pada salah satu KIP didapati nakhoda tidak ada di atas kapal.

Tak hanya itu,  salah satu pelanggaran yang juga ditemukan oleh nahkoda KN Alugara, Capt. Ni Putu Cahyani Negara, yakni pelanggaran keimigrasian. Beberapa dokumen KTA yang bekerja di atas KIP tersebut didapati juga sudah kadaluarsa.

“Selain itu juga dokumen pekerja asing  sudah kadaluarsa  seperti Surat Ijin Tinggal, Surat Ijin Kerja Pekerja Asing, Buku Pelaut kadaluarsa, IMTA juga tidak ada,” tambah Alamin dalam keterangan persnya.

Namun hingga berita ini diturunkan, wartawan belum berhasil menemui kepala Imigrasi Babel untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan banyaknya TKA yang melanggar ijin keimigrasian ini. Pihak KPLP  Kelas I Tanjung Priok pun masih belum dapat dihubungi untuk meluruskan segala informasi.  (tim)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top