Terkait Lahan Eks PT. KIA, Hellyana: Kami Akan Kawal Permasalahan Ini, Dodi: Ada Titik Terang Setelah Ditangani Komisi 1 DPRD Provinsi Babel

Terkait Lahan Eks PT. KIA, Hellyana: Kami Akan Kawal Permasalahan Ini, Dodi: Ada Titik Terang Setelah Ditangani Komisi 1 DPRD Provinsi Babel

Belitung

 
 
TANJUNGPANDAN BBC -  Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kunjungan kerja ke kantor Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Jumat (08/01) kemarin
 
Dalam kunjungannya Komisi 1 DPRD Provinsi membahas jual beli lahan eks PT. KIA ke PT. JWA, karena adanya pengaduan masyarakat berkaitan tindak lanjut permohonan pengukuran ulang terhadap lahan eks PT. KIA. 
 
" Kunjungan kerja kami ke kantor Camat Tanjungpandan, untuk menyelesaikan atas aduan masyarakat tentang keberadaan eks PT. KIA. Dimana PT. KIA itu sendiri sudah menjual ke PT. JWA berdasarkan atas segel jual beli yang dari tahun 1973, tapi lahan tersebut itukan HaK Guna Usaha (HGU), setelah HGU munculnya SKT atas  nama Andry sesuai penjelasan Kepala Desa Dukong Zainal," Ujar Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hellyana, SH, S.Sos. kepada Beritababel. Com. 
 
Menurut Hellyana ketika ada HGU, ketika HGU itu berakhir itu harus dikembalikan ke pemerintah kabupaten karena pemerintah kabupaten yang mengeluarkan IUPnya maka harus dikembalikan. Kalau pihak desa membutuhkan maka itu harus dimintakan aset tersebut kepada pemerintah kabupaten. 
 
"Berkas tersebut masih belum ada dikita dan sudah kita mintakan. Mudah-mudahan pihak desa maupun pihak camat setelah dipelajari nanti itu akan menyerahkan juga sebagai berkas kita," Kata Hellyana. 
 
Lanjutnya, sesuai dengan bersuratnya  Komisi 1 DPRD provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa ada permohonan sebelumnya pengukuran ulang yang pada pertamanya gagal karena pihak penjual dan pembeli ( PT. KIA Dan PT. JWA) tidak hadir. 
 
" Pada intinya kalau memang tidak datang, ini karena memang haknya  Desa untuk melakukan pengukuran ulang terhadap peta wilayah di Desanya, maka dengan bimbingan petunjuk Pak Camat Tanjungpandan, dan Pemerintah Daerah ini silahkan ukur ulang kalau menurut kami," Ujar Hellyana. 
 
Lanjutnya, kata Hellyana pihaknya akan menunggu dari pemerintah Desa untuk pengukuran ulang lahan tersebut. 
 
" Dan tadi di sepakati bahwa supaya tau batas batasnya itu akan diadakan dua minggu, kita tunggu eksennya dari pemerintah Desa untuk pengukuran ulang itu dua minggu," Kata Hellyana. 
 
Hellyana meminta kepada awak media untuk menanyakan kepada pemerintah Desa  Dukong kapan akan melakukan pengukuran ulang terkait lahan eks PT. KIA. 
 
" Kami mohon kepada kawan- kawan media ditanyakan ke Pemerintah Desa Dukong setelah dua minggu ini, supaya kami mengetahui, kami insya Allah akan mengawal ini," Papar Hellyana.
 
Selanjutnya setelah ini Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung akan ke BPN sekaligus untuk memastikan tentang keberadaan HGU. 
 
" Kami akan membantu pemerintah Desa dan Kecamatan dan pemerintah Kabupaten Belitung, karena luasan 19,3 hektare ini lumayan besar. Selain itu juga kami ingin tahu keberadaan HGU ini kapan dan berakhir kapan. Kalau ada temuan peningkatan SKT tersebut untuk ditingkatkan kepada sertifikat kami akan memberitahukan tentang kronologis bahwa jual beli ini tidak benar (ilegal)," Pungkasnya.
 
Sementara itu Ji irman salah satu perwakilan masyarakat Desa Dukong mengatakan, mengucapkan banyak- banyak terima kasih kepada Komisi 1 DPRD Provinsi kepulauan Bangka Belitung yang telah mau mendengarkan keluhan masyarakat maupun aspirasi masyarakat. 
 
" Alhamdulilah aspirasi masyarakat ditanggapi DPRD provinsi Bangka Belitung. Posisi sekarang ini kami sudah mendapatkan kejelasan yang menjurus ke persoalan sebenarnya. Mudah-mudahan ini ada penyelesaian dari pihak provinsi," Papar Ji irman. 
 
Selain itu juga menurut Muhamad Nazuri atau yang biasa dipanggil Dodi menyampaikan, hasil dari pertemuan hari ini masyarakat menilai sangat bagus dan masuk akal. 
 
" Artinya ada titik terang setelah ditangani Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan intinya kami menunggu pengukuran ulang di dua minggu kedepan," Kata Dodi. 
 
Lanjutnya lagi kata Dodi, menurut keterangan dari Sekcam Tanjungpandan berdasarkan segel- segel yang telah dihitung dan dipelajari oleh mereka kemarin itu total keseluruhan 4,5 hektare. 
 
" Sedangkan Tuntutan warga 1,3 hektare, artinya ada pengelembungan data, maupun- maupun temuan dari lahan eks PT. KIA," Ucap Dodi. 
 
Dodi menegaskan, sebenarnya permasalahan ini masyarakat tidak mau membawa ke ranah hukum. 
 
" Saya pribadi dan mewakili masyarakat Desa Dukong dari awal tidak pernah mau meranah hukumkan ini. Tapi setelah pertemuan hari ini dengan Komisi 1 provinsi Babel, Pak Kades saat ditanya oleh Camat Tanjungpandan, akan ke mana kalau masalah ini tidak selesai, ke rana hukum ( Kata Kepala Desa Dukong)," Papar Dodi.(Hn)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top