Diduga Melakukan Penimbunan Gas LPG 3 Kilogram, Izin Usaha Agen Gas PT. Belitung Petrosindo Teranam Dicabut

Diduga Melakukan Penimbunan Gas LPG 3 Kilogram, Izin Usaha Agen Gas PT. Belitung Petrosindo Teranam Dicabut

Belitung

 

TANJUNGPANDAN, BBC - Izin usaha agen gas PT. Belitung Petrosindo (PT.BP) terancam dicabut. Pasalnya PT. BP tersebut diduga telah melakukan penimbunan hingga berdampak kelangkaan dan naiknya harga gas LPG 3 Kilogram.

Hal tersebut disampaikan berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Belitung dengan perwakilan PT. Pertamina, pihak agen elpiji, KSOP Tanjung Pandan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung pada Senin (22/2) lalu di ruang Banmus DPRD Belitung.

"Sesuai hasil rapat dengan Komisi I dan pimpinan, kami sepakat untuk merekomendasikan agar izin agen gas PT. Belitung Petrosindo untuk di cabut," kata Ketua Komisi II DPRD Belitung Taufik Rizani usai mengikuti RDP tersebut kepada awak media.

Selain itu juga ia sangat menyesalkan tidak hadirnya dari pihak PT. Belitung Petrosindo dalam RDP tersebut padahal DPRD sudah mengirimkan surat secara resmi.

"Kami sangat kecewa, PT. Belitung Petrosindo tidak hadir dalam RPD ini. Padahal kita sudah kirimkan surat undangan resmi ke mereka dan ini sangat penting," tegasnya.

Mirisnya lagi perwakilan perusahaan gas  tersebut juga kerap mangkir dari panggilan DPRD Belitung terkait persoalan kelangkaan elpiji.

"Ini menjadi keputusan mereka, kami panggil mereka tidak hadir padahal kami ingin mengkonfirmasi mengapa gas subsidi tersebut di timbun di gudang yang bukan semestinya," Kata Taufik.

Ia menegaskan DPRD Belitung akan terus mengawal permasalah ini sampai menghasilkan keputusan yang sesuai untuk kepentingan rakyat.

"Rekomendasi DPRD Belitung ini jangan dibilang tidak laku karena rekomendasi ini bisa kami bahwa ke Pertamina dan Kementerian. Oleh sebab itu kita minta pihak PT Pertamina serta Pemerintah Daerah untuk tegas mencabut izin usaha PT. Belitung Petrosindo karena dinilai telah menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan gas," Tegasnya lagi.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Hendra Pramono menyampaikan rekomendasian pencabutan izin gas PT. Belitung Petrosindo atas dasar hasil rapat bersama.

Ia menilai PT. Belitung Petrosindo banyak memiliki kendala seperti proses penyaluran dan pendistribusianya selain itu saat sidak yang dilakukan pihak Pertama beberapa waktu lalu di dapati gas LPG 3 Kilogram tersebut disimpan di gudang yang bukan mestinya.

Hal tersebut dapat diindikasikan sebagai penimbunan karena masyarakat tidak mendapatkan gas yang seharusnya didapatkan sehingga menimbulkan atau menyebabkan harga menjadi tinggi.

"Kita juga minta pihak Pertama untuk mengambil sikap tegas meski kewenangan gas ini ada di Provinsi tetapi kita tidak akan tinggal diam melihat kesusahan masyarakat untuk itu kita akan kawal masalah ini sampai tuntas," pungkasnya. (Hn)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top