Penyebarluasan Perda, Mansah Turun Kelapangan Temui Warga

Penyebarluasan Perda, Mansah Turun Kelapangan Temui Warga

Advertorial

 

KELAPA BBC – Untuk mendorong kemandirian kewirausahaan koperasi dan pelaku usaha kecil dalam berkarya atas prakarsa sendiri serta bertumbuh kembangnya usaha-usaha mikro yang berbasis potensi daerah, sehingga Perda no 13 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, penting untuk diketahui seluruh masyarakat.

Mansah legislator asal partai Nasional Demokrat anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan penyebarluasan informasi peraturan daerah (perda) No. 13 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil. Kegiatan penyebarluasan informasi (sosialisasi) perda yang dilangsungkan di Desa Mancung Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tersebut disambut antusias oleh sejumlah konstituen, tokoh masyarakat, para pelaku usaha, mitra koperasi serta di dampingi oleh perwakilan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bangka Barat, Minggu (11/04/2021), berjalan dengan tertib.

Adapun yang Bertindak sebagai narasumber, legislator asal partai Nasional Demokrat Mansah, S.TH.I memaparkan tentang arti penting bagi anggota masyarakat terutama penggiat koperasi, pelaku usaha kecil maupun menengah.

Masyarakat yang hadir mematuhi protokol kesehatan dalam guna mencegah penyebaran virus mematikan covid 19 di masa pandemi. Seluruh peserta diwajibkan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak pada saat mendengarkan paparan materi perda.

“penyebarluasan Perda ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, juga membantu pelaku UMKM untuk dapat semakin berkembang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat", jelasnya.

Perda ini sendiri merupakan cara dari pemerintah untuk mengatur kita semua, memberikan kepastian hukum mulai dari pusat hingga daerah. Bahkan di tingkat desa pun ada yang disebut dengan peraturan desa. Di provinsi/kabupaten ada yang namanya perda yang diusulkan oleh eksekutif dan legislatif, Ujarnya.

Tak hanya itu, menurutnya, bahwa Perda tersebut telah menjelaskan dengan komperehensif tentang pengertiaan usaha mikro, menengah dan makro kepada hadirin.

“Koperasi bisa menjadi sebuah penyelamat untuk usaha-usaha kecil ditengah masyarakat, kalau tidak maka akan tergilas", kata, Mansah.

Pemerintah hadir untuk memberikan kepastian, baik itu kepastian dari sisi legalitas maupun permodalan di dalamnya, dan itu diatur di dalam perda ini. Kalau tidak diatur oleh pemerintah maka nantinya usaha-usaha yang lebih besar dapat menjadi acaman bagi badan-badan usaha yang notebene lebih kecil.

Menurutnya, Oleh karenanya perlu di bentuk koperasi di samping bermitra dengan berbagai pihak. Usaha-usaha yang bermitra akan lebih mudah berkembang.

"Tugas pemerintah daerah adalah mengkerjasamakan usaha skala mikro ini dengan jenis-jenis usaha lain semisal BUMDes, Koperasi maupun swasta lainnya. Dengan demikian usaha kecil akan terus tumbuh dan memiliki jaringan untuk perluasan.”, jelasnya.

Menanggapi pertanyaan peserta terkait potensi pemasaran dari produk-produk unggulan, lebih lanjut Mansah, S.TH.I menjelaskan, jika di era serba digital saat ini pelaku usaha kecil harus sudah mulai belajar memasarkan produk-produknya dengan memanfaatkan fasilitas media daring seperti blog, website maupun online store yang dapat di akses dimana pun, kapan saja dengan mudah dan cepat.

"Tugas kita di DPRD salah satunya adalah mengawasinya. Harapan akhir kita adalah terbentuknya smart society di tataran masyarakat.”Tutupnya.

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top