Pernyataan Sikap IJTI Babel : Tidak Ada Korelasisnya Organisasi Wartawan Mengurusi Tambang

Pernyataan Sikap IJTI Babel : Tidak Ada Korelasisnya Organisasi Wartawan Mengurusi Tambang

Advertorial

 

PANGKALPINANG BBC - beredarnya  surat dukungan dari beberapa organisasi yang mengaku sebagai organisasi kewartawanan mendukung aktifitas tambang illegal tiga kolong eks PT Kobatin yakni Pungguk, Kenari dan Marbuk.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Babel memberikan pernyataan jika dukungan kegiatan tersebut salah kaprah.

"Saya pikir, tidak ada korelasi dan kompetensinya bagi organisasi profesi wartawan untuk memberikan semacam rekomendasi terhadap aktifitas penambangan. Kalaupun ingin menyuarakan aspirasi penambang, seharusnya dapat dilakukan melalui karya-karya jurnalistik, " kata Joko Setyawanto, Ketua IJTI Babel saat dimintai tanggapannya, Selasa (4/5/2021).

"Disisi lain kami menghargai keterusterangan yang mereka tunjukkan, artinya secara terbuka dan gentlement mereka berani menunjukkan apa yang menjadi kebijakan organisasi mereka, walaupun tetap harus diakui sudah sedikit offside. Kami hanya ingin lebih komprehensif dan tidak terlalu reaksional dalam mencermati fenomena ini. Melihat hal ini bukan sebagai sesuatu yang baru, karena walaupun tidak tertuang dalam tulisan ataupun surat dukungan seperti yang sekarang viral, urusan becking-membecking oleh oknum wartawan maupun organisasi profesi wartawan, saya pikir sudah menjadi rahasia umum, tidak hanya dipertambangan namun juga di areal abu-abu lainnya. Tentu saja hal ini tidak boleh dijadikan permakluman, sebab sangat bertentangan dengan kode etik jurnalistik," tambah Joko.

Untuk itu, Joko menghimbau agar masing-masing pihak ada baiknya bisa intropeksi diri.
"Peristiwa ini mestinya jadi ajang introspeksi bagi insan jurnalis, karena sudah waktunya bagi jurnalis, media, maupun organisasi profesi serta organisasi media hingga Dewan Pers untuk merasa prihatin dengan sesuatu yang selama ini mungkin sudah kita anggap wajar. Kami berharap dukungan-dukungan yang tidak pada tempatnya seperti ini, sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh pihak berwenang dalam mengambil kebijakan," imbuhnya. 

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top