Terima Audiensi, Wagub Tegaskan Persoalan Tambang Timah Teluk Kelabat Ilegal

Terima Audiensi, Wagub Tegaskan Persoalan Tambang Timah Teluk Kelabat Ilegal

Advertorial

 

PANGKALPINANG BBC - Persoalan aktivitas penambangan pasir timah di Laut Teluk Kelabat harus segera diangkat dan diselesaikan, mengingat adanya indikasi pelanggaran dari segi aturan berkaitan zonasi yang seharusnya bukan peruntukannya.

Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah saat menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Selamatkan Teluk Kelabat Dalam, Selasa (25/5/2021).

Dirinya menegaskan siap menjembatani agar aspirasi Aliansi Solidaritas Selamatkan Teluk Kelabat Dalam ini kepada Gubernur dan juga pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Babel.

"Petanya sudah jelas, aktivitas penambangan bukan disana zonasinya. Berarti ini ilegal. Oleh karenanya kami akan segera komunikasikan ke pak Gubernur dan Forkompinda Babel agar membuka ruang dialog kembali," tuturnya.

Pada Audiensi tersebut, Wagub Abdul Fatah didampingi Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Amir Syahbana dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel Dasminto ini mewakili Gubernur Babel Erzaldi yang berhalangan untuk menemui para mahasiswa karena dipanggil Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo.

"Kita ingin aspirasi ini berjalan satu arah. Maka aspirasi yang disampaikan ini akan saya teruskan lagi ke pak Gubernur dan juga Forkompinda sesuai keinginan kawan-kawan aliansi," tuturnya.

Sebelumnya, juru bicara aliasi Wahyu Akmal mengapresiasi itikad baik Pemprov Babel dikarenakan menerima pihaknya untuk beraudiensi. Pihaknya juga meminta ketegasan aparat penegak hukum agar dapat menindak aktivitas penambangan di kawasan yang telah dilarang tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), Oleh sebab itu, kami mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan ini

"Kami harap pemerintah dapat segera bertindak agar konflik horizontal antara penambang dan nelayan di daerah ini tidak semakin meluas, Ini pernah ricuh dan menimbulkan korban luka-luka, kita tidak mau jika konflik ini dibiarkan berlarut-larut akan ada korban jiwa" ungkap Akmal.

Hal yang sama diminta oleh Ketua Forum Nelayan Pecinta Teluk Kelabat Dalam, Haryono yang menegaskan jika situasi di daerah tersebut masih memanas. Haryono sendiri mewakili nelayan di sepuluh desa dari dua kabupaten Bangka dan Bangka Barat akan melakukan aksi unjuk rasa.

"Sampai hari ini keadaan semakin memanas pak, Kami nelayan juga berterima kasih kepada rekan mahasiswa yang masih membela kami," tutupnya.

Dirincikan Haryono, di Bangka Barat ada Desa Pusuk, Tuing, Beruas, Rukam, Semulut, Kampit dan Baki. Sementara di Bangka ada Desa Berbura, Pangkal Niur, Bukit Tulang, Rinding Panjang dan Belinyu.

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top