MAGRIZAN : Pemerintah Daerah Perlu Lebih Serius Merespons Turunnya PAD akibat COVID-19

MAGRIZAN : Pemerintah Daerah Perlu Lebih Serius Merespons Turunnya PAD akibat COVID-19

beritababel

SUNGAILIAT BBC - Menyikapi- surat edaran bupati Bangka dan Rencana kebijakan pemkab Bangka yang akan memangkas gaji honorer dan TPP ASN sebesar 18 % Menurut saya seharusnya pemerintah daerah harus lebih fokus dan mampu mengalihkan pos-pos anggaran di APBD untuk tetap memenuhi belanja yang prioritas dan diperlukan sekalipun anggaran defisit dan penerimaan daerah berkurang.


pemerintah daerah perlu lebih serius merespons turunnya PAD akibat COVID-19. Sebenarnya terkait rendahnya serapan PAD ini sudah jadi masalah klasik, hal ini menunjukan ketidak seriusan Pemda untuk bergerak cepat dan tangkas terkait pemenuhan PAD, sebagai contoh kecil terkait Pajak Restoran saja bisa kita lihat restoran mana saja yg taat pajak ? Apa sanksi dari pemda terkait Pengusaha2 nakal yg enggan membayar pajak tersebut ?dan masih banyak lainnya kalo memang mau di runtutkan, selain itu saya kerap mendapati pemerintah daerah masih belum mampu mengatur ulang fokus belanjanya dengan baik seperti honorarium kegiatan dan belanja tak langsung meski di tengah pandemi.


Harus kita akui Covid-19 ini luar biasa. Tidak saja meredupkan aktivitas perekonomian masyarakat. Tapi juga menggerus target pendapatan semua daerah termasuk APBD Kabupaten Bangka pun kini sudah terdampak. Tapi dengan dalih defisit anggaran daerah seharusnya jangan dijadikan alasan, karena sebelum pandemi saat ini juga Anggaran Pemda Bangka cenderung defisit akibat perencanaan belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah tidak seimbang.


Kalaupun dalam surat edaran tersebut berupaya untuk memperkuat stabilitas keuangan daerah dengan penundaan kegiatan belanja yang tidak prioritas saya sepakat dan bisa memaklumi. Tetapi tidak harus dengan memotong atau memangkas TPP ASN maupun gaji tenaga honorer. Tentunya ini akan berdampak serius pada penurunan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi di daerah, karena uang yang beredar di masyarakat sebagian besar berasal dari pendapatan ASN serta tenaga honorer.


Hemat saya masih banyak cara yg bisa dilakukan Pemkab Bangka dalam mengatasi defisit anggaran dengan cara pemda untuk memperbaiki saluran penerimaannya. Seperti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) seharusnya bisa dilakukan dengan tegas dan maksimal. Kalaupun ditengah pandemi tidak bisa dilakukan secara langsung, namun juga bisa dilaksanakan secara daring (online) dengan koordinasi yg baik antara bank daerah dan instansi yg berwenang.


Opsi atau solusi lain yg dapat dilakukan yaitu opsi pertama Pemda harus merasionalisasikan anggaran dengan mengurangi program dan belanja yg tidak penting/bukan prioritas atau refocusing anggaran, kedua meningkatkan target pendapatan daerah dan ketiga dilakukan pinjaman jangka pendek sebesar nilai defisit.
Lebih lanjut jika opsi menaikkan pajak sangat berat dilakukan karena bakal semakin membebani masyarakat sedangkan opsi meningkatkan retribusi menjadi opsi sulit bagi OPD ditengah pandemi covid-19 saat ini yang mempengaruhi berbagai sektor. Akibatnya, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sulit dicapai seiring dengan menurunnya kegiatan perekonomian masyarakat akibat kebijakan pembatasan sosial & sebagainya.. Karena itu, belanja daerah juga harus disesuaikan.


Tentunya ini posisi yang sangat sulit bagi Pemda Bangka karena APBD Kita sangat tergantung pada dana transfer dari pusat. Akibat terjadi penyesuaian pendapatan tersebut, konsekuensinya terjadi juga penyesuaian belanja untuk menutup defisit. Tantangannya sekarang yakni bagaimana menyesuaikan belanja daerah dengan target pendapatan yang telah terkoreksi.


“Tentunya harus ada anggaran belanja yang tergeser sasaran dan peruntukannya sesuai arahan pemerintah pusat tentang refocusing dan realokasi anggaran untuk Covid-19.
Karena itu, saya berharap Pemerintah Kabupaten Bangka harus lebih cerdas dan bijak dalam menyikapi permasalahan ini. Termasuk, aspirasi dari berbagai pihak termasuk kami DPRD juga harus diperhatikan sepanjang itu memiliki fungsi penanganan dampak sosial ekonomi, yaitu mengurangi pengangguran, mempertahankan daya beli dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.


Jadi menurut saya kurang tepat langkah terkait pemangkasan Gaji Tenaga Kontrak tersebut, bagaimana dengan tenaga kontrak Nakes kita ? BPBD kita ??? Yang mana harusnya mereka kita berikan apresiasi atas kinerja yang berat saat pamdemi seperti ini bukan sebaliknya memberi luka atas dalih menambal defisit anggaran... Yang menjadi pokok permasalahan anggaran disini bukan hannya karena Covid semata, akan tetapi jauh hari memang anggaran kita sudah defisit sebelum adanya covid... Tapi apa yang terjadi ?? Pemkab malah menerima tenaga kontrak secara masiv dan tidak melihat kekuatan anggaran yang ada... Dan akhirnya terjadi sedemikian rupa... Dari hal ini bisa kita lihat kabupaten ini salah urus... Quo Vadis Kab.Bangka ?

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top