Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka  RPKUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka RPKUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021

Advertorial

 
 

SUNGAILIAT BBC - Bupati Bangka Mulkan SH MH mengatakan dalam rangka meneruskan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan tersebut sangatlah penting bagi kita untuk mempercepat langkah dan beradaptasi dengan berbagai perubahan,” demikian dikatakannya pada saat rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangka tentang Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 digedung DPRD Kabupaten Bangka,Senin (9/8)

Menurut Mulkan hal itu digunakan untuk meningkatkan derajat kualitas pembangunan daerah seperti yang diamanatkan oleh visi Bangka Setara.

” Untuk pencapaian misi ini kebijakan pembangunan secara elegan dan mutlak dilaksanakan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah kita sepakati bersama,”

Dilanjutkan Bupati Bangka Mulkan SH MH,langkah awal yang sudah kita lakukan adalah memfokuskan APBD pada tahun 2021 pada pencapaian indikator dalam rangka mengukur keberhasilan, pembangunan, strategi dan program-program strategis yang dilaksanakan tahun 2021.

Hal tersebut harus mampu menjadi pondasi pembangunan Kabupaten Bangka ke depan yang siap menghadapi perubahan, dan Bangka yang mampu mengatasi semua tantangan pembangunan,” terangnya.

Ia menjelaskan Bangka yang memiliki kapasitas dan daya saing yang kuat, serta Kompetensi pembangunan baik di tingkat nasional bahkan internasional guna mewujudkan masyarakat sejahtera dan mulia.

” Namun dalam perjalanan, bahkan di awal tahun ini juga, pelaksanaan APBD Tahun 2021 menghadapi dinamika yang cukup tinggi,” ujarnya.

Oleh karena sejak ditetapkan dengan peraturan daerah No. 13 tahun 2020 telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan yang berdampak signifikan terhadap berbagai asumsi dan indikator APBD baik pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah,” papar Bupati.

Setidaknya terdapat 4 faktor yang mempunyai dampak signifikan terhadap APBD Tahun 2021 yang pertama kondisi perekonomian daerah yang diperkirakan mengalami guncangan akibat kebijakan Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun PPKM akibat terjadinya gelombang kedua penyebaran covid 19, kondisi ini diperkirakan akan membawa dampak penurunan kapasitas perekonomian daerah. Yang kedua adanya penurunan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pusat yang mengakibatkan perubahan APBD harus segera dilaksanakan. Yang ketiga keberatan dinamika anggaran yang menyebabkan perubahan dan penggeseran anggaran antara kegiatan, antar jenis belanja perangkat daerah, yang keempat berbagai kebijakan pemerintah pusat dan propinsi mengharuskan penggunaan anggaran yang ditujukan mendanai berbagai bentuk kegiatan dan kebijakan tersebut,” ungkapnya.

Perkembangan asumsi dan faktor dasar yang berubah dari semula dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap APBD Tahun 2021 inilah yang menjadi latar belakang percepatan pengajuan KUA dan PPAS perubahan APBD Tahun 2021,” tambahnya.

Dari sisi pemerintah untuk menjawab dinamika anggaran tersebut, satu alternatif yang harus dilaksanakan perubahan peraturan daerah Kabupaten Bangka No. 13 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan tujuan agar keberlangsungan APBD untuk mencapai sasaran pembangunan tetap dapat terjaga dan bahkan lebih dipertahankan,” jelas Mulkan.

Dalam pelaksanaan tentu saja perubahan APBD memerlukan berbagai kebijakan dan prioritas lain yang menyangkut pembiayaan, belanja maupun pembiayaan daerah,” pungkas Bupati Bangka Mulkan SH MH.

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top