Rapat Paripurna DPRD Bangka Penyampaian Dua Raperda Oleh Wakil Bupati

Rapat Paripurna DPRD Bangka Penyampaian Dua Raperda Oleh Wakil Bupati

Advertorial

 
 
SUNGAILIAT BBC - Wakil Bupati Bangka menyampaikan 2 (Dua) Raperda melalui rapat Paripurna yang digelar 
pada hari Senin 15 November 2021 digedung Mahligai DPRD Kabupaten Bangka.
 
Pelaksanaan rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bangka Iskandar,SIP dan dihadiri 
oleh bapak Wakil Bupati Bangka Syahbudin,S.IP , FORKOPIMDA, Sekda dan Pejabat eselon 
II dan II, Camat , Lurah , Tokoh Agama, Pemuda, Masyarakat, insan Pers.
Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Iskandar S.IP saat memimpin rapat paripurna penyampaian 
2 (Dua) Raperda mengatakan Agenda Paripurna Hari Ini Adalah Penyampaian 2 (Dua) 
Raperda Yang Berasal Dari Bupati Bangka. 
Penyampaian 2 Raperda Ini Bertujuan Untuk 
Menyempurnakan Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Melaksanakan Otonomi 
Daerah Dengan Cara Melakukan Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 
Adapun 2 (dua) Raperda tersebut adalah 1.Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan daerah.
2. Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Bangka Kepada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung.
Wakil Bupati Bangka Syahbudin,S.IP mengatakan Bahwa dalam rangka meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian, salah satu upaya pemerintah yang bisa diambil adalah dengan 
melakukan Penambahan Penyertaan modal daerah pada PT.Bank Pembangunan Daerah 
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
 
Secara umum ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan 
penambahan penyertaan modal pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan 
Bangka Belitung yang ditinjau dari Rasio Keuangan yaitu dari Return On Assets (ROA), Return 
On Equity (ROE), Nett Interest Margin (NIM) rasio tahun keuangan 2020 yang menunjukkan 
rasio Positif, dengan pencapaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
 
Selanjutnya Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini dilakukan untuk 
menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan Daerah yang sebelumnya telah diatur 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 tahu 2008 tentang pengelolaan 
keuangan Daerah penyempurnaan pengaturan dalam peraturan Daerah ini dilakukan untuk 
menjaga 3 (tiga) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu Transparansi, 
Akuntabilitas dan Partisipatif.

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top