Catur Marut Rebutan Kompensasi KIP Matras

Catur Marut Rebutan Kompensasi KIP Matras

beritababel

 

BANGKA BBC - Carut marut aliran dana kompensasi KIP Matras akhir akhir ini kembali heboh. Setelah diketahui ada aliran dana kompensasi KIP untuk Media yang disalurkan Mitra PT. Timah kepada seorang oknum wartawan.

Ketua PWI Bangka, Zuesty Novianti menyayangkan yang terjadi dalam permasalahan ini. Dirinya berkali kali sempat menyarankan pihak PT. Timah melalui Mitranya menyalurkan bentuk kompensasi penambangan di laut Matras dapat diberikan kepada masyarakat terimbas.

"Carut marut ini bukannya baru kali ini heboh di kalangan jurnalis, ini lagu lama kaset baru rilis lagi. Sejak masuknya KIP di Laut Matras uang ini, semacam kue yang enak dan diperebutkan berbagai pihak yang mengaku layak mendapatkan. Padahal yang terimbas disini adalah masyarakat sekitar. Dan harusnya dana itu di distribusikan utuh kepada masyarakat terimbas,"jelas Zuesty.

Dirinya, sampai hari ini masih mendengar kelurahan penyerapan dana kompensasi kepada masyarakat Matras dan Nelayan mengenai ketidak transparanan penyaluran dana ke masyarakat.

"Kaling Matras dan Nelayan Matras mengatakan tidak ada laporan siapa siapa warga yang menerima aliran dana kompensasi. Sedangkan yang diselarukan oleh panitia katanya selalu kucing kucingan. Dan penyaluran tidak sesuai dalam berita acara yang disepakati oleh kuasa hukum mereka. Seperti dana Sosial masyarakat, dana Karang Taruna, Dana Masjid dan TPA karena sampai hari ini tidak ada bentuk laporan pihak panitia kepada perangkat Lingkungan atau pun Desa. Sedangkan beberapa nelayan mengeluhkan nelayan yang menerima kompensasi ini dipilih pilih oleh pihak panitia mana yang like dan dislike,"ungkapnya.

Dirinya berkali kali ditawarkan oleh pihak Mitra PT. Timah untuk mengakomodir dana kompensasi kepada para awak media. Namun karena bukan menjadi tugas jurnalis, dirinya pun menolak.

"Iya beberapa kali ditawarkan tapi saya tolak. Karena itu bukan tugas saya. Saya cuma berpesan karena situasi sudah kondusif dan tidak ada gejolak penolakan maka seharusnya dana kompensasi itu disalurkan secara full kepada masyarakat terimbas. Gak ada faedahnya profesi wartawan menerima dana tersebut. Apa korelasinya ?," Tanyanya lagi.

Lebih lanjut ia menyarankan karena dana ini merupakan hak dari pada masyarakat setidaknya menjadi atensi kepada PT. Timah kepada mitra untuk ditertibkan dan disalurkan by data dan secara transparant kepada publik.

"Misalnya semua masyarakat terimbas didata satu per satu dan dibuatkan rekening dan langsung disalurkan oleh Mitra. Jadi tak ada kue yang kepotong dan mereka menjadi percaya kalau penyaluran ini tepat sasaran. Katanya memang ada yang tidak mau terima. Yah itu ga apa apa, hargain saja yang menolak, karena itu bentuk sikap mereka,"sarannya.

Selain itu, menurut wanita yang akrab disapa Esti ini diperlukan adanya sebuah forum komunikasi antara PT. Timah, Mitra dan dan masyarakat Matras dalam menjalin kemitraan sehingga terakomodir bentuk kesejahteraan bagi orang banyak.

"Siapa tau di sana ada wujud pelaku UMKM yang perlu dibina, atau kelompok nelayan yang perlu diakomodir, sehingga dana dana yang tidak perlu dibagikan bagi pihak tidak berhak menerima ini dapat disalurkan kepada masyarakat,"tambahnya.

Mengenai adanya tindak pidana mengenai aliran dana kompensasi kepada media yang diduga diselewengkan, Estie menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib apakah perlu dilakukan penulusuran lebih lanjut.

"Itu peran aparat penegak hukum lah yang membidik. Ada atau tidak keterkaitan dengan tindak pidananya. Saya kurang paham oknum katanya wartawan ini mengatasnamakan pribadi atau membawa banyak nama awak jurnalis dalam aksinya,"ucapnya.(rls)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top