Wali Kota Molen Ikuti Rakor Bersama Kemandagri, Tito Karnavian Sampaikan Solusi Pengendalian Inflasi

Wali Kota Molen Ikuti Rakor Bersama Kemandagri, Tito Karnavian Sampaikan Solusi Pengendalian Inflasi

Advertorial

 

PANGKALPINANG BBC -- Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting, Selasa (30/8/2022 ) di rumah dinas wali kota.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan pengendalian inflasi ini bukan hanya masalah pemerintah pusat saja tetapi pemerintah daerah juga.

Ia meminta pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten untuk yang bisa mengendalikan inflasi, tujukan indikatornya sehingga bisa diperlihatkan ke publik.

"Bisa dilihat nanti siapa yang bekerja dan siapa yang tidak mampu mengendalikan inflasi. Prinsipnya ialah inflasi bisa diartikan sebagai kenaikan harga atau kebutuhan hidup dan biaya hidup. Beda dengan kenaikan komoditas yang temporer seperti lebaran kemarin," jelasnya.

Menurut Tito, ada 10 macam solusi pengendalian inflasi, meliputi komunikasi publik, aktifkan TPID, aktifkan satgas pangan, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, laksanakan kerja sama antar daerah, intensifkan jaring pengaman sosial, serta badan pusat statistik (BPS) dan bank Indonesia (BI) yang selalu umumkan angka inflasi kab/kota.

Diungkapkannya, dalam pengendalian inflasi perlu adanya komunikasi publik dengan tidak membuat masyarakat panik dan upayakan masyrakat agar tetap tenang, serta perlahan Aktifkan TPID pada tingkat provinsi dan kab/kota.

"Aktifkan satgas pangan di daerah, karena memera memiliki tugas mengawasai harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah, selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung kelapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk soal supplay/distribusi, kemudian BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, karena berdasarkan data 80% dari Rp 502 triliun subsidi dari negara untuk BBM tidak tepat sasaran sehingga perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum," sebutnya.

Kemudian anjurnya, pemerintah daerah laksanakan gerakan penghematan energi kepada masyarakat dengan agar cermat seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari, lalu gerakan tanam pangan cepat panen adalah gerakan yang dapat dilakukan diantaranya menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai, bawang, dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga.

Katanya, gerakan-gerakan ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan lain-lain.

“Laksanakan kerja sama antar daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis. Setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, dimana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus. Intensifkan jaring pengaman sosial berupa anggaran belanja tidak terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran DESA, realokasi dana alokasi umum (DAU), dan bantuan sosial (Bansos) pusat,” sampai Tito. (ril)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top