Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin Dukung Digitalisasi UMKM Kep. Babel

Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin Dukung Digitalisasi UMKM Kep. Babel

Advertorial

 

PANGKALPINANG BBC - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Ridwan Djamaluddin mengapresiasi dan mendukung langkah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (KemenkopUKM RI), serta _stakeholder_ untuk mendorong digitalisasi UMKM.

Hal ini dikatakannya saat mengawali sambutan pada acara _Workshop_ Pengembangan Kewirausahaan Nasional di Hotel Novotel, Rabu (28/9/2022).

"Kita menyambut baik dukungan KemenkopUKM untuk melakukan digitalisasi, sehingga pelatihan akan terus kita lakukan. Saya juga ingin kegiatan ini berlanjut dan perlu dilakukan studi kelayakan baik itu dari aspek produk, pemasaran dan sebagainya," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa perekonomian di Kep. Babel sangat didominasi oleh timah dan beberapa komoditi pertanian, yang pada saatnya nanti kita harus melakukan transformasi.

"Sejauh ini secara garis besar, arah transformasi 2 pulau terbesar di Kep. Babel yakni Pulau Bangka arahnya ke industrialisasi, dan Pulau Belitung arahnya ke pariwisata. Itu adalah arah umum yang saat ini terbaca. Namun, kondisi _real_ sebagian masyarakat kita saat ini juga banyak melakukan kegiatan yang terkait dengan kegiatan industrialisasi, sehingga kita perlu menyiapkannya," ujarnya.

"Itulah sebabnya kita harus terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, yang salah satunya melalui UMKM ini," tegasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel dikatakannya terus melakukan pembinaan dan pendampingan secara masif, berkelanjutan, serta didorong untuk terus beradaptasi dan berinovasi terhadap persaingan usaha.

Sementara Deputi Bidang Kewirausahaan KemenkopUKM RI, Siti Azizah mengatakan, bahwa kegiatan hari ini merupakan rangkaian _Campaign_ Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai bentuk nyata kolaborasi seluruh _stakeholder_ ekosistem kewirausahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan

"Hal ini sekaligus sebagai bentuk manifestasi dari sinergi kementerian/lembaga yang tergabung dalam Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendukung tumbuh kembang kewirausahaan nasional," ujarnya.

Siti juga membeberkan jumlah UMKM di tanah air yang mencapai 64,2 juta unit usaha, kontribusinya dalam membentuk PDB mencapai 61.07%, investasi 60.42%, ekspor 14.37%, bahkan porsi penyerapan tenaga kerjanya mencapai 97%. Data ini menunjukan betapa pentingnya peran UMKM dalam perekonomian nasional.

"Namun, rasio kewirausahaan Indonesia masih cukup rendah, saat ini baru mencapai 3,18% dan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara tetangga kita, seperti Thailand yang mencapai 4,2%, Malaysia sudah di 4,7% bahkan Singapura sudah mencapai 8,7%," ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia tersebut, dikatakannya Presiden telah mengeluarkan Perpres No.2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 sebagai kebijakan tunggal yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

"Dengan adanya Perpres ini, diharapkan struktur ekonomi menjadi lebih kuat dengan peningkatan jumlah usaha kecil menengah yang dibarengi dengan upaya penumbuhan wirausaha berbasis IDE _(Innovation Driven Enterprises)._ Bukan lagi _Small Business Owner_ yang muncul karena kebutuhan atau terpaksa oleh keadaan _(necessity entrepreneur)_ yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan," ungkapnya lagi.

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), per tanggal 22 September 2022, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah terdaftar 42 penyedia dengan 752 produk yang telah tayang di e-katalog, serta transaksi yang tercatat sebesar Rp. 2,2 milyar. Dan berdasarkan Indeks Implementasi Katalog lokal, berada di urutan 22 dari 34 provinsi.

"Selain kewirausahaan dan percepatan UMKM masuk dalam ekosistem digital, Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Bidang Kewirausahaan juga memperoleh amanat untuk menyusun data UMKM yang akurat melalui Basis Data Tunggal KUMKM," ujarnya.

"Terkait hal ini, Prov. Kep. Babel telah melakukan pendataan, dan data terakhir yang saya terima per tanggal 27 September 2022 adalah sebesar 18.454 dari 45.000 yang ditargetkan pada tahun 2022, atau sekitar 41%. Saya sangat _concern_ dalam hal ini, untuk itu saya mengajak semua pihak untuk memberi perhatian khusus, supaya target tahun ini dapat tercapai dengan baik," pungkasnya.

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top