Sinergisitas Stakeholder Dan Media Massa Dalam Mensukseskan Pemilu Tahun 2024

Sinergisitas Stakeholder Dan Media Massa Dalam Mensukseskan Pemilu Tahun 2024

beritababel

SUNGAILIAT BBC - KPU Bangka mengadakan Rakor Sinergitas Stakeholder dan media massa dalam mensukseskan pemilu tahun 2024, Ketua KPU M Hasan dalam sambutannya menyampaikan penyebarluasan tahapan pemilu oleh berbagai unsur antara lain stakeholder dan media massa, pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU tapi tanggung jawab kita semua.
 

Pers memiliki posisi istimewa sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi. Karenanya pers harus mengambil peran dalam mensukseskan pemilu, sebagai salah satu instrument penting dalam negara demokrasi. Sinergitas media massa dengan penyelenggara pemilu yaitu jajaran KPU harus dijaga dalam misi mencerdaskan publik dengan informasi yang benar, berimbang dan dari sumber terpercaya yang akan berkontribusi pada upaya mensukseskan pemilu tahun 2024.

Dalam kegiatan Rakor Stakeholder dan Media massa yang digelar KPU kabupaten Bangka Selasa (7/10/2022), Ketua KPU kab Bangka berharap kalangan media cetak, elektronik maupun media siber di Kabupaten Bangka dapat menyebarluaskan Tahapan Pemilu 2024 yang sudah diluncurkan pada 14 Juni lalu.

Kerja sama KPU kabupaten bangka dan insan media selama ini telah terjalin cukup baik, terbukti Pemilu dan Pemilihan terakhir telah berlangsung sukses, aman, dan damai, salah satunya berkat peran media massa. Karena itu mari kita lanjutkan kolaborasi ini kembali untuk kesuksesan Pemilu 2024.

Di sisi lain, harus juga dipahami dan disadari bahwa tanggungjawab kesuksesan Pilkada tidak sepenuhnya dibebankan kepada penyelenggara (KPU dan Bawaslu), tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan Pilkada mulai dari peserta Pilkada (Paslon dan Parpol pendukungnya), masyarakat, dan pemerintah daerah serta pihak keamanan (Polri dan TNI). Karena itu, salah satu kata kunci kesuksesan Pilkada adalah membangun sinergitas antara penyelenggara dengan stakeholder atau pemangku kepentingan Pilkada. Tantangannya adalah bagaimana kita mengelola sinergitas dengan pemangku kepentingan Pikada dengan baik.

Dalam kesempatan ini hartati Divisi Sosialisasi Palmas dan SDM, menjelaskan adanya sinergitas dan kombinasi terobosan yang lebih baik pada pemilu 2024. Tidak saja di sisi penyelenggaraan juga peningkatan pemahaman masyarakat tentang substansi demokrasi perlu adanya sinergitas dan kolaborasi, Pers memiliki fungsi edukasi dan KPU bangka mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. “Kita tingkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilu, sehingga akan muncul kesadaran bahwa pemilih yang memiliki kedaulatan sesungguhnya” terang hartati

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi antara lain :

1. Dengan penyelenggara adhoc (PPK/PPS/KPPS), langkah yang dilakukan adalah; (a) membangun forum konsultasi secara rutin; (b) memberikan bimbingan teknis terkait peraturan KPU, sosialisasi, dan mekanisme monitoring dan evaluasi; (c) memastikan proses dan hasil kerja penyelenggaran adhoc adalah transparan, akuntabel, bersih dan menutup peluang sekecil apapun untuk kecurangan atau manipulasi, dan (d) membuat mekanisme pengaduan dan tanggapan masyarakat.

2. Dengan peserta Pilkada, memperlakukan peserta Pilkada (Paslon) secara adil dan setara

3. Dengan pemilih, tersosialisasikannya berbagai informasi Pilkada agar masyarakat paham dan aktif terlibat dalam tahapan Pilkada. Agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara tepat waktu, tepat prosedur dan informatif.

4. Dengan organisasi masyarakat sipil, penting dibangun jejaring terutama dalam hal keterlibatan publik dalam kegiatan tahapan Pilkada. Melalui mengawasi proses tahapan, memberi masukan, dan keterlibatan dalam sosialisasi Pilkada.

5. Dengan media massa, langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi media massa yang berada di kabupaten, mengadakan pertemuan dengan pimpinan media di kabupaten, membentuk tim media center, mengadakan jumpa pers secara rutin terkait dengan issu dan kebijakan terbaru, dan sosialisasi yang melibatkan media massa.

6. Dengan Pemerintah Daerah (Prov/Kab/kota),  prinsip utama dalam mengelola relasi dengan Pemda adalah menciptakan ruang komunikasi yang efektif dan setara dalam lingkup kewenangan masing-masing institusi. Mengelola hubungan dengan Pemda harus ditangani secara profesional, berjarak, tetapi juga selalu dalam ruang koordinasi yang terjaga. Relasi penyelenggara Pilkada dengan Pemda terkait dengan data kependudukan/data pemilih, anggaran, dan lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

7. Dengan Kepolisian dan TNI  relasi yang paling utama adalah koordinasi dalam keamanan penyelenggaraan tahapan Pilkada. Karena semua tahapan memiliki potensi kerawanan dan gangguan keamanan, maka relasi dengan aparat keamanan harus dibangun dengan prinsip profesional dan koordinatif.

8. Dengan kejaksaan dan Pengadilan (termasuk PTUN), hubungan yang perlu dikembangkan adalah koordinasi dan sinergi berkenaan dengan masalah-masalah hukum dalam Pilkada baik yang bersifat administratif maupun pidana dll. Mengelola hubungan dengan kejaksaan dan pengadilan, melalui pengembangan komunikasi yang efektif dalam lingkup kewenangan masing-masing institusi.

Sangat jelas bahwa sinergitas antara penyelenggara dengan pemangku kepentingan Pilkada lainnya, harus dibangun dengan prinsip keterbukaan, profesional, akuntabel, integritas dengan menghormati kewenangan masing-masing institusi.

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top