Respon Pesan Presiden, Pemprov Babel Segera Bentuk Badan Pengelola Tanjung Ular

Respon Pesan Presiden, Pemprov Babel Segera Bentuk Badan Pengelola Tanjung Ular

Advertorial

PANGKALPINANG BBC - PJ. Gubernur Babel merespon cepat pesan yang disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungannya, Kamis pekan lalu. Ridwan Djamaluddin merencanakan segera membentukan badan pengelola Pelabuhan Tanjung Ular, Muntok Bangka Barat. Hal ini menurutnya sangat penting mengingat proyeksi yang disampaikan presiden dalam kunjungannya kemarin, sebagai sebuah percepatan kebangkitan ekonomi wilayah.

“Iya ada pesan yang tersirat dari Presiden Jokowi, yakni bagaimana kemudian Pemerintah Daerah, memiliki otoritas mengelola Pelabuhan Tanjung Ular sendiri. Artinya maju atau tidaknya ada di tangan kita. Sudah dibangun pemerintah pusat, kita yang kelola, untuk kita sendiri kan itu sangat bagus. Oleh karenanya, atas nama masyarakat Babel saya menyampaikan terimakasih atas semangat yang dibangkitkan oleh Presiden dalam kehadiran kemarin. Dan kita akan segera persiapkan badan pengelola Pelabuhan Tanjung Ular Muntok. Kalau bisa proses pendampingan dari Kementerian perhubungan tidak begitu lama, untuk kemudian kita kelola sendiri,” ujar Ridwan Djamaluddin kepada redaksi Minggu (23/10/22).

Ridwan Djamaluddin juga menjelaskan strategisnya keberadaan Pelabuhan Tanjung Ular Muntok sebagai salah sebuah akselerasi peningkatan ekonomi daerah. Namun menurutnya lagi infrastruktur pendukung juga harus segera disiapkan untuk optimalisasi fungsi Pelabuhan Tanjung Ular tersebut.

“Kita berharap, keberadaan Pelabuhan Tanjung Ular nantinya menjadi salah satu urat nadi masyarakat Babel. Pelabuhan Tanjung Ular akan menjadi pintu gerbang ke berbagai wilayah nusantara, bahkan menjadi titik penting dalam pelayaran dari atau ke Selat Malaka. Pelabuhan Tanjung Ular diharapkan menjadi pengungkit industrialisasi di Babel. Seperti ditekankan oleh Presiden, berbagai komoditas seperti timah, kelapa sawit bahkan produk hilirisasi balok timah nantinya dapat dikirimkan dari sini. Untuk itu, Pemprov dan Pemkab harus meningkatkan infrastruktur pendukung yang lain seperti akses menuju Pelabuhan. Kemudian juga mendorong masyarakat untuk menyediakan industri pendukung, seperti restoran, hotel, dan lain-lain,” tambah Ridwan Djamaluddin.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo berharap Pelabuhan Tanjung Ular segera dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya sesaat usai meninjau pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular bersama PJ Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin dan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi.

Di hadapan sejumlah wartawan, Joko Widodo mengatakan bahwa proses penyerahan pengelolaannya tetap harus melalui pendampingan dari pihak Keenterian Perhubungan RI. Namun Jokowi berharap, status Pelabuhan Tanjung Ular sebagai pelabuhan pengumpan harus menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menjadi pengelola.

“Saya bersama dengan Gubernur Bangka Belitung, Bupati Bangka barat, Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Perhubungan melihat progres pembanguan Pelabuhan Tanjung Ular. Sudah selesai, sudah 99 persen, tinggal finishing akhir. Awal manajemen (pengelolaan) oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian nanti Pemda dampingi, apabila dirasa sudah siap, kementerian mundur kemudian diambil alih oleh pemerintah daerah. Saya kira memang yang baik di semua pelabuhan seperti itu. Karena ini memang pelabuhan pengumpan,” jelas Jokowi kepada sejumlah wartawan di Pelabuhan Tanjung Ular, Kamis (20/10/22) pagi.(red)

Berita Terkait

Komentar Facebook

Back to Top